Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Keterwakilan Perempuan di DPR Semakin Baik

Kompas.com - 17/06/2013, 12:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati mengatakan, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen belakangan ini semakin baik. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif itu ketika Pemilu 2009, dibandingkan sebelumnya pada Pemilu 2004.

"Hal itu tidak terlepas dari affirmative action yang diterapkan, sehingga telah mendorong keterwakilan perempuan (di DPR) semakin baik," kata Ida, saat diskusi publik "Peningkatan Kualitas Keterwakilan Politik Perempuan", di Hotel JS Luwansa, Senin (17/6/2013).

Ida menjelaskan, pada tahun 2004 lalu, jumlah anggota DPR perempuan hanya mencapai 11,8 persen dari 560 anggota DPR yang ada. Namun, rupanya pada saat Pemilu 2009, jumlah perempuan yang duduk di DPR mampu mencapai angka 18,05 persen.

"Mulanya ada kekhawatiran angka keterwakilan perempuan akan turun akibat putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan calon terpilih dengan metode suara terbanyak. Namun ternyata hasilnya sebaliknya," ujarnya.

Tidak hanya di tingkat pusat, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga terjadi di daerah. Ida mengungkapkan, pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya hanya 10 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat 5 persen pada tahun 2009 menjadi 15 persen.

"Keterwakilan perempuan di DPD juga mengalami perubahan, yaitu dari 18 persen pada 2004 menjadi 27 persen di 2009," ujarnya.

Ida mengungkapkan, keterwakilan perempuan di DPR sangat penting terutama dalam hal menyampaikan suara perempuan di masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki strategis pengambil legislasi, budgeting, dan pengawasan, sudah selayaknya jika DPR dapat mengakomodir suara perempuan.

"Dengan meningkatnya presentase perempuan (di DPR), maka proses pengawalan dalam pengambilan keputusan dapat lebih adil gender," terangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com