Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Diminta Edukasi Pemilih Pemula

Kompas.com - 31/05/2013, 07:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum diminta mengedukasi pemilih pemula. Minimnya edukasi pemilu akan berdampak pada terpilihnya calon anggota legislatif yang kurang berkualitas nantinya.

"Pemilih pemula sangat rawan dijadikan target untuk mendulang suara bagi parpol," kata Said Salahuddin dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Kamis (30/5/2013). Dia mengatakan pemilih pemula masih sangat minim mendapatkan pendidikan politik, sehingga rentan memilih calon yang populer saja.

"Misalnya mereka (parpol) memanfaatkan ketenaran caleg artis untuk mendulang suara. Para pemilih pemula itu kan punya kecenderungan memilih caleg yang populer," kata Said kepada Kompas.com. KPU, ujar Said, seharusnya dapat memberikan pendidikan pemilu yang baik bagi pemilih pemula.

Pendidikan pemilu itu tidak hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan pemilu yang benar saja, melainkan juga pada bagaimana memilih caleg yang baik. "Mereka harus diedukasi seperti apa caleg yang baik itu. Misalnya, pilihlah caleg yang sudah berkontribusi terhadap wilayah tempat tinggal mereka," kata Said.

Selain itu, KPU juga harus memikirkan cara-cara yang efektif pada saat memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula. "KPU harus membuat treatment khusus untuk pemilih pemula. Kalau mereka disuguhkan sosialisasi yang konvensional, sudah pasti mereka akan kabur karena bosan," ungkapnya.

Misalnya, sebut Said, pendidikan politik untuk pemilih pemula dilakukan dengan menggandeng komunitas atau organisasi kepemudaan di sekolah maupun lingkungan warga. "Nantinya, merekalah yang akan mengemas bagaimana sosialisasi itu. Karena mereka lebih tahu cara menghadapi rekan-rekan sebayanya," jelasnya.

Untuk diketahui, dari data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, tercatat setidaknya 190 juta warga yang memiliki hak pilih. Dari jumlah tersebut, 7,4 persen di antaranya atau sekitar 14,1 juta orang adalah pemilih potensial yang bakal menggunakan hak pilih untuk pertama kali. Saat ini, KPU masih terus melakukan pemutakhiran data pemilih potensial sebelum akhirnya memasukkan data tersebut ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Nasional
    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Nasional
    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Nasional
    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Nasional
    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Nasional
    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

    Nasional
    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com