Di Rencana Kunjungan ke 3 Negara Ada Anggota DPR Pembolos

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah hiruk pikuk soal rendahnya kehadiran para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi VII DPR akhirnya memutuskan melakukan studi banding ke tiga negara.

Di antara rombongan anggota Dewan yang ikut dalam studi banding itu, ternyata ada beberapa wakil rakyat yang masuk dalam daftar tingkat kehadiran di bawah 50 persen.

Berdasarkan data Badan Kehormatan DPR, tercatat ada tujuh anggota Komisi VII yang memiliki tingkat kehadiran yang minim dalam rapat-rapat paripurna.

Berikut rinciannya:

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
1. Nurhasan Zaidi
- masa sidang IV (14 Mei-13 Juli): 40 persen
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen.

PARTAI DEMOKRAT:
1. Milton Pakpahan
- masa sidang IV (14 Mei-13 Juli) 40 persen
2. Efi Susilowati
- masa sidang I (16 Agustus-25 Oktober) 44 persen
3. Sutan Bhatoegana
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
1. Rachmat Hidayat
- masa sidang IV (14 Mei-13 Juli) 40 persen
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen
2. Irvansyah
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen

PARTAI GOLKAR
1. Azwir Dainy Tara
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen

PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
1. Alimin Abdullah
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
1. Achmad Farial
- masa sidang II (19 November-14 Desember) 25 persen.

Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi PPP Achmad Farial mengungkapkan, anggota komisinya masuk dalam daftar BK lantaran pada masa sidang itu tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Diperiksa saja, itu pas kami berangkat ke Amerika. Semua rombongan yang masuk dalam tim kunker ke Amerika (Desember 2012) lalu masuk dalam daftar di BK. Jadi, bukan persoalan-lah karena mereka bukan bolos," ujar Farial, saat dihubungi pada Jumat (17/5/2013).

Rencananya, Komisi VII akan kembali melakukan studi banding ke luar negeri, yakni ke China (14-19 Mei), Norwegia (19-25 Mei), dan Selandia Baru (30 Juni-4 Juli). Sebanyak 22 anggota Komisi VII akan ikut dalam kunjungan itu, sementara 6 orang lainnya adalah staf ahli.

Kunjungan ini dilakukan atas undangan dari Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menyusun Rancangan Kebijakan Energi Nasional (R-KEN) yang direncanakan untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Farial memastikan bahwa tim rombongan yang ikut dalam kunjungan itu bukanlah para pembolos.

"Buat apa kita ikut sertakan orang-orang yang tidak pernah ikut pembahasan dan tidak tahu apa-apa ke luar negeri," kata Farial. "Toh semua target Komisi VII selalu dipenuhi, seperti ratifikasi Nagoya dan ratifikasi Amsterdam," tambahnya lagi.