Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Gelar Konvensi Capres

Kompas.com - 22/04/2013, 15:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak seperti partai-partai lain yang sudah mengambil persiapan menuju Pilpres 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih "adem ayem". PKS belum mempersiapkan capres dan tak berniat menggelar konvensi seperti yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Nggak ada sejarahnya PKS pakai konvensi. Konvensi itu kan seperti mendaftar, ada ambisinya. Jadi, ambisi itu yang berbahaya," ujar Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Oleh karena itu, kata Ridho, istilah ambisi itu tidak dikenal dalam tradisi partainya. Yang ada, lanjutnya, adalah obsesi. "Kalau ambisi, kepentingan pribadinya lebih dominan daripada kepentingan umum, sedangkan obsesi, dia lebih mementingkan masyarakat daripada individunya," imbuhnya.

Taufik menjelaskan, PKS saat ini masih menunggu hasil pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. PKS memiliki target masuk tiga besar dalam pileg. Setelah itu, penggodokan capres baru akan dilakukan. Mekanisme penetapan capres nantinya akan digodok oleh Majelis Syuro yang berisi 99 kader PKS perwakilan daerah.

"Nantinya, akan ada sistem musyawarah mufakat di sana. Kalau tidak bulat, akan dilakukan voting. Kalau voting ternyata 50:50, nanti dipilih kandidat di mana Ketua Majelis Syuro memilih, jadi bobotnya ada di Ketua Majelis Syuro," tutur Taufik.

Dia juga mengatakan, saat ini, partai masih melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di DPR. Jika ternyata nantinya tidak ada perubahan, PKS akan menerapkan mekanisme seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan partai, yakni penetapan Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com