Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Tak Gelar Konvensi Capres

Kompas.com - 22/04/2013, 15:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak seperti partai-partai lain yang sudah mengambil persiapan menuju Pilpres 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih "adem ayem". PKS belum mempersiapkan capres dan tak berniat menggelar konvensi seperti yang dilakukan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Nggak ada sejarahnya PKS pakai konvensi. Konvensi itu kan seperti mendaftar, ada ambisinya. Jadi, ambisi itu yang berbahaya," ujar Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Oleh karena itu, kata Ridho, istilah ambisi itu tidak dikenal dalam tradisi partainya. Yang ada, lanjutnya, adalah obsesi. "Kalau ambisi, kepentingan pribadinya lebih dominan daripada kepentingan umum, sedangkan obsesi, dia lebih mementingkan masyarakat daripada individunya," imbuhnya.

Taufik menjelaskan, PKS saat ini masih menunggu hasil pemilihan legislatif (pileg) 2014 mendatang. PKS memiliki target masuk tiga besar dalam pileg. Setelah itu, penggodokan capres baru akan dilakukan. Mekanisme penetapan capres nantinya akan digodok oleh Majelis Syuro yang berisi 99 kader PKS perwakilan daerah.

"Nantinya, akan ada sistem musyawarah mufakat di sana. Kalau tidak bulat, akan dilakukan voting. Kalau voting ternyata 50:50, nanti dipilih kandidat di mana Ketua Majelis Syuro memilih, jadi bobotnya ada di Ketua Majelis Syuro," tutur Taufik.

Dia juga mengatakan, saat ini, partai masih melihat perkembangan pembahasan RUU Pilpres di DPR. Jika ternyata nantinya tidak ada perubahan, PKS akan menerapkan mekanisme seperti yang sudah ditetapkan dalam peraturan partai, yakni penetapan Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

    Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

    Nasional
    Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

    Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

    Nasional
    Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

    Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

    Nasional
    Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

    Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

    Nasional
    Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

    Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

    Nasional
    Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

    Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

    Nasional
    Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

    Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

    Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

    Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

    Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

    Nasional
    Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

    Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

    Nasional
    Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

    Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

    Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

    Nasional
    Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

    Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

    Nasional
    Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

    Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com