10 Kriteria Pemimpin Bangsa versi Jumhur Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan aktivis mahasiswa Insitut Teknologi Bandung tahun 1980-an yang sekarang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat, mengajukan 10 kriteria untuk menjadi pemimpin bangsa.

"Kriteria ini layak dipertimbangkan guna mewujudkan masa depan Indonesia lebih baik lagi, sekaligus yang dapat menjamin terpenuhinya kemartabatan rakyat di bidang ekonomi maupun kehidupan kebangsaan lainnya," ujar Jumhur di Jakarta, Minggu (24/2/2013).

Jumhur sempat dipenjara di LP Sukamiskin setelah bersama mahasiswa ITB lainnya memrotes kedatangan Mendagri waktu itu Rudini ke Kampus ITB pada bulan Agustus 1989.

Kesepuluh kriteria itu, menurut Jumhur, sebelumnya ia ungkapkan di seminar "Kebangsaan dan Masa Depan Negara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Salatiga, Jawa Tengah, Sabu (23/2) kemarin.

Kesepuluh persyaratan itu patut diupayakan segera oleh semua komponen yang berada di tataran elit bangsa, khususnya menghadapi pergantian kepemimpinan nasional pada 2014 nanti.

Pertama, pemimpin ke depan harus memahami aspek keindonesiaan dengan sempurna mulai sejarah dan kebudayaannya, termasuk perkembangan kemasyarakatan yang meliputi harapan dan kekuatan ekonominya demi membangun cita-cita kemakmuran rakyat.

Kedua, pemimpin masa depan adalah orang yang sanggup mengenal baik sejumlah keunggulan lokal milik bangsa beserta keberagamaannya, untuk kemudian ditransformasikan sebagai aktualitas kehidupan bermasyarakat secara produktif dan terhormat.

Ketiga, pemimpin Indonesia harus mendasarkan adanya dinamika pergaulan internasional terkait peranan bangsa, untuk membawa Indonesia tidak saja sejajar dan dihormati bangsa-bangsa lain, tetapi juga mampu menghadirkan posisi pengayom melalui kepantasan hubungan antarbangsa yang saling membutuhkan.

Keempat, Indonesia memerlukan corak pemimpin yang bergerak cepat untuk memadukan potensi sumberdaya alam nasional dengan pendayagunaan sumberdaya manusia unggul dari bangsa sendiri. Keberlimpahan sumber daya manusia ini diorientasikan bagi kepentingan dan sebesar-besar kemakmuran bangsa.

Kelima, dalam bidang ekonomi, pemimpin disyaratkan dengan gagasan atau azas kerakyatan dalam keputusan ekonomi pemerintah, akibat gagasan mulia itu telah lama absen yaitu sekitar empat dasawarsa.

Keenam, pemimpin bangsa harus memunculkan tegaknya aspek pelayanan birokrasi pemerintah dalam orientasi pelayanan publik yang prima.

Ketujuh, Jumhur menyebutkan pemimpin yang dibutuhkan yakni berlatarbelakang rekam jejak bersih alias tidak berjiwa koruptif, mengedepankan kejujuran, serta cermin seorang pemimpin dengan kesalehan individual yang diidamkan rakyat.

Kedelapan, seorang pemimpin bangsa adalah sosok terbuka dalam menerima masukan dan kritik, untuk ditindaklanjuti ke arah perumusan kebijakan yang menguntungkan publik. Namun pada sisi lain, ia juga seorang pribadi tegas dalam menjalankan kebijakan yang diamanatkan kepadanya

Kesembilan, mengingat syarat pemimpin harus berdimensi ketegasan sikap, maka dia pun selayaknya menggambarkan perjalanan negara berikut pemerintahan bagi pendidikan pendewasaan rakyat, di samping berani memutuskan tidak semua kehendak rakyat dapat dipenuhi.

Kesepuluh, dalam bidang politik, kualitas pemimpin akan dituntut pula menyelenggarakan efektivitas demokrasi dalam tahapan berkemajuan, yang diselaraskan untuk memperkuat basis sosio kultural bangsa dalam setiap keputusan-keputusannya.