Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Harus Syaratkan Caleg Bebas Narkoba

Kompas.com - 28/01/2013, 15:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar seluruh partai politik menerapkan syarat pencalegan bebas narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga perlu dilibatkan dalam proses pengusungan calon legislatif menjelang Pemilu 2014 mendatang. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Senin (28/1/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

"Kalau seluruh partai menjadikan syarat calegnya bebas narkoba, saya kira itu menjadi bagian dari sumbangsih kita, untuk meningkatkan kinerja lebih baik, baik DPR dan DPRD ke depan," ujar Hidayat.

Bukan hanya caleg, Hidayat juga menilai, perlunya dilakukan tes urine kepada seluruh anggota DPR secara berkala. Fraksi PKS di DPR sendiri telah menerapkan prinsip bebas narkoba ini melalui perjanjian nota kesepahaman antinarkoba dengan BNN. Dalam kesepakatan itu, setiap anggota Fraksi PKS juga wajib melakukan tes urine. Seluruh calon legislatif PKS juga diwajibkan lolos dari tes urine. Keterlibatan BNN, lanjut Hidayat, diperlukan bagi parpol untuk memastikan seluruh kadernya bersih dari narkoba.

"Menurut saya, bila BNN dilibatkan dalam proses penilaian kualifikkasi dari seorang caleg akan lebih baik. Saya setuju soal narkoba ini harus diperhatikan jelang pileg. Bayangkan bagaimana bila wakil rakyat bekerja dalam pengaruh narkoba," tutur Hidayat.

Seperti diberitakan, Badan Narkotika Nasonal (BNN) mengamankan 17 orang dari kediaman artis Raffi Ahmad pada Minggu (27/1/2013) karena diduga melakukan pesta narkoba. Sebanyak empat orang di antaranya berasal dari kalangan artis yakni Raffi, Wanda Hamidah, Zaskia Sungkar, dan Irwansyah ikut terjaring. Selain artis, Wanda juga masih aktif menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara Raffi sudah sempat masuk dalam daftar bakal caleg PAN dan Irwansyah juga masuk dalam daftar bakal caleg Partai Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com