Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Jalin Kerja Sama Bilateral dengan MK Korsel

Kompas.com - 08/01/2013, 12:42 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK Korea Selatan sepakat menjalin kerja sama bilateral dalam bidang penegakan dan perlindungan HAM, jaminan terhadap demokrasi, serta implementasi penerapan hukum. Kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam rencana pengembangan asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Kerja sama bilateral dicanangkan dalam kunjungan Ketua MK Korsel Lee Kang Kok ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/1/2012).

"Kedua MK (Korsel dan Indonesia) ini mendapat penghargaan dari berbagai kalangan karena sudah bekerja dengan independen dan terhindar dari intervensi kekuatan lembaga lain. Sejauh ini, kedua MK sudah adil serta menghindari tekanan dan opini yang terbangun ditengah masyarakat," kata Ketua MK Mahfud MD, dalam pertemuannya dengan Lee.

Pada kesempatan yang sama, Lee membenarkan pernyataan Mahfud. Ia mengatakan, MK Korsel sudah sangat independen dari kepentingan politik tertentu. "Mengenai hal itu (independensi) saya kira rakyatlah yang akan menilai kerja keras lembaga konstitusi," kata Lee.

Menurutnya, kerja sama dengan MK mungkin akan menemui beberapa ganjalan. Namun, hal itu, katanya, akan membawa kerja sama pada tingkat lembaga konstitusi menjadi semakin baik. Selain itu, Lee berharap, kerja sama bilateral tersebut dapat membawa kemajuan dalam bidang nonkonstitusi bagi Indonesia dan Korsel.

"Masyarakat Indonesia sangat enerjik dan dengan didasari ekononmi yang kuat bisa membawa Indonesia maju. Hal itu diperkuat lagi dengan demokrasi Indonesia yang baik dalam tatanan kehidupan yang didukung oleh lembaga konstitusi," papar Lee.

Sementara itu, Mahfud berharap, hubungan antara kedua MK semakin kuat dan terus berlanjut. Peran MK, lanjut Mahfud, didasari nilai konstitusi dasar di masing-masing negara. Hal itu, menurutnya, untuk menjamin kebebasan hidup bermasyarakat. Menurutnya, dasar dari hal ini dimiliki seluruh MK di dunia, tidak hanya Korsel dan Indonesia.

"Saya yakin hubungan ini akan memberikan peran yang besar di regional Asia. Hal ini akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun asas demokrasi," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com