Hasan Wirajuda Tak Tahu Dana Konferensi Internasional Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda mengaku semula tidak tahu ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran untuk sejumlah konferensi internasional yang diselenggarakan Kemenlu dalam kurun waktu 2004-2005. Hasan mengaku baru tahu kalau dana konferensi tersebut dikorupsi pada dua tahun kemudian.

Hal ini disampaikannya seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar delapan jam, Selasa (18/12/2012). Dia diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri saat itu, Sudjadnan Parnohadiningrat, yang menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan anggaran konferensi internasional sehingga menimbulkan keuangan negara sekitar Rp 18 miliar.

"Saya sampai dengan ditemukannya proses intern, jadi dua tahun kemudian baru saya mengetahui ada pelanggaran," kata Hasan.

Selaku Menteri Luar Negeri saat itu, Hasan sedianya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konferensi. Namun, dia mengaku tidak mendapat laporan pertanggung jawaban secara lengkap terkait pelaksanaan konferensi. "Saya sampai pemberian keterangan, saya tidak diperoleh besarannya, yang jumlah disebut itu," ujarnya.

Dia juga mengatakan, penggunaan anggaran konferensi internasional dalam kurun waktu 2004-2005 itu sudah diaudit badan pengawasan internal maupun lembaga pengawasan pemerintah.

"Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, tapi ada juga pengawasan pemerintah yaitu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), ada pengawasan dan audit oleh BPKP. Ketika pemeriksaan berlapis itu ditemukan, kita juga tidak boleh berprasangka ada korupsi, tapi sampai ditemukan kita baru tahu," ungkapnya.

Karena Indonesia Krisis

Menurut Hasan, selama pemeriksaan sekitar delapan jam, dia sempat ditanya penyidik KPK mengapa Kemenlu sering mengadakan konferensi internasional sepanjang 2004-2005. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, Kemenlu melaksanakan 15 hingga 17 konferensi internasional. Atas pertanyaan penyidik KPK ini, Hasan menjelaskan, kondisi Indonesia saat itu sedang terpuruk sehingga membutuhkan dukungan internasional.

Oleh karena itulah, menurut Hasan, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan penerusnya, Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan Kemenlu untuk rajin menyelenggarakan konferensi internasional.

"Pertama untuk membantu dari keterpurukan kita dan kedua untuk mengangkat kembali harkat dan derajat bangsa dan negara kita dan dari beberapa konferensi tadi," ujar Hasan.