Dipo Tuding Menteri Lindungi Pejabat Korup

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut ada menteri yang melindungi pejabat di kementeriannya yang telah terbukti merugikan keuangan negara. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat Jenderal merekomendasi agar pejabat yang merugikan keuangan negara itu dipecat.

Menteri tersebut, kata Dipo, tidak ingin kelangsungan setoran pejabat dari hasil penyimpangan APBN terganggu. "Maka menteri tersebut tidak melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh Irjen," kata Dipo saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender, kata dia, bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Pengelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian.

"Peran partai di kementerian yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara. Itulah sebabnya PNS dari kementerian tersebut merasa perlu untuk melaporkan kondisi itu kepada Presiden dengan harapan ada langkah-langkah perbaikan di kementerian. Bila laporan mereka terbukti kebenarannya diharapkan dapat ditindaklanjuti ke penegak hukum," kata Dipo.

Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu.

Dipo juga tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud. Dipo tak memberi ruang tanya jawab. Seusai jumpa pers, dia langsung meninggalkan ruangan.