Limpahkan Kasus Simulator, DPR Ingatkan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengingatkan Kepolisian RI untuk membuka mekanisme pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Seperti diketahui, Senin (22/10/2012), Polri memutuskan untuk melimpahkan penanganan kasus itu sepenuhnya ke KPK.

Pasek mengatakan, jika mekanisme pelimpahan kasus tidak dilakukan sesuai peraturan yang ada, maka hal itu akan mempersulit penanganan kasus itu ke depannya.

"Intinya carilah cara yang terbaik tanpa ada cacat hukum di dalamnya. Kalau ada cacat hukum di dalamnya, proses nantinya di pengadilan akan sulit karena banyak bolongnya. Komunikasikan saja sesama penyidik," ujar Pasek, Selasa (23/10/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Pasek menilai, komitmen Polri melimpahkan kasus itu ke KPK sudah tepat. Selain itu, ia juga mengatakan, dua tersangka kasus simulator, yakni Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Komisaris Legimo, sebaiknya juga dilimpahkan ke KPK meski kedua perwira polisi itu tidak dijadikan tersangka oleh KPK.

"Kalau sudah ambil alih, ya semuanya diserahkan, termasuk dua tersangka itu. Paling baik memang diterima semua karena sudah ada alat buktinya. Tinggal Polri dan KPK bagaimana koordinasinya melanjutkan itu. Cari dasar hukumnya," papar Pasek.

Diberitakan sebelumnya, Kepolisian RI menyatakan telah memutuskan untuk tak lagi melakukan penyidikan lanjutan atas kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Sikap ini diambil sebagai jawaban atas surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima Polri pada Kamis (18/10 2012). Surat tersebut meminta Polri menghentikan penyidikan kasus simulator.

"Polri tidak akan lagi melakukan penyidikan lanjutan dan sepenuhnya akan menyerahkan kepada penyidik KPK untuk menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2012).

Boy menekankan, dalam kasus ini, Polri tidak menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara) SP3 atau penghentian penyidikan, tetapi tidak lagi menyidik kasus tersebut.

"Untuk SP3, kita tidak melakukan itu. Pasal 109, Polri tidak melakukan penghentian, tetapi Polri menyampaikan pada KPK bahwa Polri tidak lagi menangani kasus. Ini selanjutnya diserahkan kepada KPK," tambah Boy.

Kelima tersangka yang sudah ditahan terlebih dulu sepenuhnya akan diserahkan kepada KPK, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, pihak pemenang tender Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebagai pihak subkontraktor, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas Polri Komisaris Legimo. Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Komisaris Legimo tidak menjadi tersangka dalam penyidikan yang dilakukan KPK. Polri belum menjelaskan secara pasti bagaimana mekanisme pelimpahan kedua tersangka ini.

Selain para tersangka ini, KPK pada Juli 2012 lalu juga menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK