Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awan Mendung untuk Ical

Kompas.com - 21/10/2012, 16:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah survei menempatkan Partai Golkar berada di posisi teratas. Demikian pula survei Political Weather Station (PWS) yang dirilis Minggu (21/10/2012). Survei PWS bahkan menempatkan Golkar unggul dari sisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Namun, hal ini ternyata tak berbanding lurus dengan popularitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Nama Ical belum terlalu dikenal publik. Sosok Jusuf Kalla masih menjadi kandidat terkuat Partai Golkar. 

"Dipilihnya Partai Golkar ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) dan popularitas Ketua Umum Partai Golkar yang juga sebagai calon presiden dari partai ini, Aburizal Bakrie," ujar Direktur Riset PWS Marseder Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan.

Berdasarkan survei PWS, saat responden ditanya soal keterkenalan tokoh-tokoh Golkar, Ical justru kalah dengan Jusuf Kalla. Popularitas Jusuf Kalla masih yang teratas dengan 95,88 persen. Selanjutnya diikuti Aburizal Bakrie 90,09 persen, Priyo Budi Santoso 80,37 persen, Akbar Tanjung 80,17 persen, Fadel Muhammad 50,37 persen, Agung Laksono 46,63 persen, Hajriyanto Y Thohari 35,42 persen, dan Sharif Cicip Sutarjo 31,96 persen.

Sementara untuk kesukaan (akseptabilitas) terhadap tokoh Golkar, Jusuf Kalla kembali tertinggi dengan 70 persen, selanjutnya Priyo Budi Santoso 49 persen, Aburizal Bakrie 45 persen, Akbar Tandjung 40,84 persen, Fadel Muhammad 35,6 persen, Agung Laksono 32,89 persen, Hajriyanto Y Tohari 23,64 persen, dan Syarif Cicip Sutarjo 19,71 persen. Dari segi keterpilihan (elektabilitas), nama Jusuf Kalla lagi-lagi masih teratas dengan 22,42 persen, selanjutnya Aburizal Bakrie 16,32 persen dan Priyo Budi Santoso 12,24 persen.

"Kami melihat, dari hasil survei ini ada awan mendung yang menyelimuti pencalonan Aburizal Bakrie. Meski dia sudah disetujui dalam kongres, namun melihat hasil ini menjadi tidak pas. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ical untuk mencalonkan dirinya," kata Marbun.

Marbun menjelaskan, turunnya kepopuleran, kesukaan, dan keterpilihan Ical disinyalir karena beberapa persoalan, di antaranya, kasus Lapindo dan konflik internal yang ada di tubuh Golkar.

"Selain itu, faktor sentimen Jawa dan non-Jawa juga masih mempengaruhi," ujarnya.

Dengan waktu tersisa sekitar dua tahun, menurut Marbun, Ical harus memanfaatkannya dengan maksimal. "Dia harus mendapatkan setidaknya dua kali lipat dari tingkat dukungan masyarakat yang ada saat ini," katanya.

Pada survei ini, PWS melakukannya di 33 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error lebih kurang 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multistage random sampling. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Marbun mengakui, survei ini dilakukan dalam rangka menjelang Rapat Koordinasi Partai Golkar yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012.

Baca juga:
Ini Kriteria Cawapres Ideal Menurut Ical
Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com