Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Kompas.com - 21/10/2012, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Political Weather Station menempatkan Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat sebagai tiga partai politik atau parpol terpopuler. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014, dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).

Untuk mengukur popularitas, pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah, "Apakah Anda pernah mengenal atau mendengar 10 parpol di bawah ini?" Sepuluh partai yang disebut secara terbuka adalah Partai Golkar, PPP, PAN, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Nasdem, PDI-P, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Seteah Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat, berturut-turut diisi PPP (94 persen), Partai Gerindra (94 persen), PAN (93,55 persen), PKB (92,05 persen), dan Partai Nasdem (89,1 persen).

Untuk tingkat akseptabilitas, responden diberi pertanyaan, "Apakah Anda suka atau tidak suka dengan 10 parpol berikut ini?" Hasilnya, Partai Golkar tetap tertinggi dengan 51,4 persen, Partai Gerindra 46,54 persen, PDI-P 45,79 persen, dan PKB 44,01 persen.

Adapun saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya. 

"Popularitas Golkar masih tinggi karena mereka jeli membaca peta keinginan masyarakat. Mereka menjalankan program andalannya, yakni program UMKM yang mendapat simpati publik," ujar Direktur Riset PWS Marsedes Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Selain itu, Marbun menilai, meningkatnya suara Golkar karena dukungan pada Partai Demokrat terpuruk. Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebanyak 56 persen responden menilai, periode kedua pemerintahan SBY tidak membawa perubahan. Sementara itu, 25 persen lainnya menyatakan lebih buruk. Masyarakat juga melihat kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memuaskan. Padahal, sektor ini menjadi kebijakan prioritas kedua yang menurut masyarakat harus dilakukan setelah penegakan hukum.

Sebanyak 62,8 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan ekonomi pemerintahan SBY. Di bidang hukum, 57,2 persen responden tidak puas, dan hanya 23,5 persen yang puas atas program pemerintah di bidang ini. Pandangan-pandangan masyarakat ini dinilai berkontribusi terhadap melorotnya suara Partai Demokrat.

Menurut Marbun, pada bagian ini, Partai Golkar menyalip Partai Demokrat dengan program UMKM yang digalangnya. Adapun survei yang dilakukan di 33 provinsi di Indonesia ini dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error +/- 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multi-stage random sampling. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan pedoman kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com