Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awan Mendung untuk Ical

Kompas.com - 21/10/2012, 16:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah survei menempatkan Partai Golkar berada di posisi teratas. Demikian pula survei Political Weather Station (PWS) yang dirilis Minggu (21/10/2012). Survei PWS bahkan menempatkan Golkar unggul dari sisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Namun, hal ini ternyata tak berbanding lurus dengan popularitas Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Nama Ical belum terlalu dikenal publik. Sosok Jusuf Kalla masih menjadi kandidat terkuat Partai Golkar. 

"Dipilihnya Partai Golkar ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) dan popularitas Ketua Umum Partai Golkar yang juga sebagai calon presiden dari partai ini, Aburizal Bakrie," ujar Direktur Riset PWS Marseder Marbun, Minggu (21/10/2012) di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan.

Berdasarkan survei PWS, saat responden ditanya soal keterkenalan tokoh-tokoh Golkar, Ical justru kalah dengan Jusuf Kalla. Popularitas Jusuf Kalla masih yang teratas dengan 95,88 persen. Selanjutnya diikuti Aburizal Bakrie 90,09 persen, Priyo Budi Santoso 80,37 persen, Akbar Tanjung 80,17 persen, Fadel Muhammad 50,37 persen, Agung Laksono 46,63 persen, Hajriyanto Y Thohari 35,42 persen, dan Sharif Cicip Sutarjo 31,96 persen.

Sementara untuk kesukaan (akseptabilitas) terhadap tokoh Golkar, Jusuf Kalla kembali tertinggi dengan 70 persen, selanjutnya Priyo Budi Santoso 49 persen, Aburizal Bakrie 45 persen, Akbar Tandjung 40,84 persen, Fadel Muhammad 35,6 persen, Agung Laksono 32,89 persen, Hajriyanto Y Tohari 23,64 persen, dan Syarif Cicip Sutarjo 19,71 persen. Dari segi keterpilihan (elektabilitas), nama Jusuf Kalla lagi-lagi masih teratas dengan 22,42 persen, selanjutnya Aburizal Bakrie 16,32 persen dan Priyo Budi Santoso 12,24 persen.

"Kami melihat, dari hasil survei ini ada awan mendung yang menyelimuti pencalonan Aburizal Bakrie. Meski dia sudah disetujui dalam kongres, namun melihat hasil ini menjadi tidak pas. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ical untuk mencalonkan dirinya," kata Marbun.

Marbun menjelaskan, turunnya kepopuleran, kesukaan, dan keterpilihan Ical disinyalir karena beberapa persoalan, di antaranya, kasus Lapindo dan konflik internal yang ada di tubuh Golkar.

"Selain itu, faktor sentimen Jawa dan non-Jawa juga masih mempengaruhi," ujarnya.

Dengan waktu tersisa sekitar dua tahun, menurut Marbun, Ical harus memanfaatkannya dengan maksimal. "Dia harus mendapatkan setidaknya dua kali lipat dari tingkat dukungan masyarakat yang ada saat ini," katanya.

Pada survei ini, PWS melakukannya di 33 provinsi di Indonesia dan dilaksanakan pada 15 September hingga 15 Oktober 2012. Jumlah sampel yang digunakan yakni 1.070 responden dengan margin of error lebih kurang 3 persen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni multistage random sampling. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan pedoman kuesioner.

Marbun mengakui, survei ini dilakukan dalam rangka menjelang Rapat Koordinasi Partai Golkar yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2012.

Baca juga:
Ini Kriteria Cawapres Ideal Menurut Ical
Ini Tiga Parpol Terpopuler Versi Survei PWS

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

    Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

    Nasional
    Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

    Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

    Nasional
    Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

    Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

    Nasional
    KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

    KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

    Nasional
    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

    Nasional
    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

    Nasional
    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

    Nasional
    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

    Nasional
    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

    Nasional
    Mengganggu Pemerintahan

    Mengganggu Pemerintahan

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

    Nasional
    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com