Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penggiringan Proyek, PDI-P Tak Terkejut Kesaksian Rosa

Kompas.com - 13/10/2012, 18:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum Partai Golkar dan PDI Perjuangan di parlemen disebut juga turut menggiring anggaran proyek pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Hal itu terungkap melalui kesaksian mantan staf pemasaran Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang, pada persidangan terdakwa Angelia Sondakh di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Bagaimana tanggapan PDIP? Ketua DPP PDIP bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya tidak terkejut dengan kesaksian Rosa. Kesaksian Rosa itu, kata dia, tentu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.

Jika kesaksian itu cukup bukti, lanjut Trimedya, tentu Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menindaklanjuti dari dulu. "Kesaksian itu tidak punya kekuatan hukum yang kuat," kata Trimedya di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/10/2012).

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, pihaknya masih menunggu jalannya persidangan, siapa lagi saksi yang berbicara seperti itu. Jika hanya Rosa, maka kesaksian itu tak kuat.

Seperti diberitakan, Rosa mengaku sempat mengecek ke sejumlah rektor apakah nilai anggaran untuk program pendidikan tinggi yang dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan besaran yang diajukan masing- masing universitas melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendiknas.

Setelah dicek ke beberapa universitas, menurut Rosa, ternyata DIPA yang turun berbeda dengan usulan dari Dikti. "Sehingga, rektor mengatakan ini bukan yang kita giring. Mereka bilang ini ada orang Golkar dan orang PDI-P," kata Rosa.

Namun, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin itu tidak menjelaskan lebih jauh siapa oknum Partai Golkar dan PDI-P yang ikut bermain dalam penggiringan anggaran proyek tersebut. Dalam menggiring proyek program pendidikan tinggi ini, Grup Permai bekerjasama dengan Angelina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com