Berbagai Kebijakan Diterapkan Tanpa Persiapan Matang

CIREBON, KOMPAS.com -- Keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami gangguan, ketika kebijakan otonomi daerah dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang. Akibatnya, muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah.

"Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal. Hal ini sangat membahayakan NKRI dengan keanekaragaman etnis dan budayanya," kata Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Sahal Mahfudh dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012).

Demikian pula dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilkada yang tidak didahului dengan persiapan sosial yang matang, telah menimbulkan berbagai konflik horizontal. Di samping itu, sistem ini berimplikasi pada penggunaan politik uang (risywah siyasiyyah/money politics) yang sangat meracuni moralitas bangsa. Hal itu juga tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila yang menekankan pada sistem permusyawaratan dan perwakilan, bukan pada sistem one man one vote.

Untuk memperkuat sistem permusyawaratan dan perwakilan ini, kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD harus ditata secara proporsional. Demikian pula, keberadaan kelompok adat dan kelompok minoritas yang tidak terwakili dalam sistem pemilihan saat ini, harus dikukuhkan kembali.

Saat ini Indonesia telah terikat dengan berbagai konvensi global. Namun demikian, hal ini jangan sampai menggoyahkan integritas dan kedaulatan negara di bidang ekonomi. Sektor-sektor strategis yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh diliberalisasi dan diserahkan kepada swasta dengan mekanisme pasar.

Kemampuan ekonomi nasional, terutama ekonomi rakyat yang masih lemah, perlu dibantu dan dilindungi. Kekayaan negara harus digunakan untuk mengembangkan, membiayai dan melindungi mereka, sebagai realisasi dari Pasal 33 UUD 1945. Apalagi bangsa kita telah mengenal sistem koperasi. Hal itu sangat strategis sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Untuk itu, negara wajib mendukung sektor ini.