Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyoman: Saya Juga Mau Digantung di Monas!

Kompas.com - 22/03/2012, 16:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, meminta Majelis Hakim dalam sidang tindak pidana korupsi tidak mengaitkan perkaranya dengan perkara Dadong Irbarelawan.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2012), Nyoman menegaskan bahwa ia tak menyuruh Dadong untuk menerima uang senilai Rp 1,5 dari dari Dharnawati. Uang itu merupakan imbalan karena telah memenuhi permintaan Dharnawati yang meminta memasukkan empat kabupaten di Papua, yakni Keerom, Manokwari, Mimika, dan Teluk Wondama, sebagai daerah penerima alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi.

"Saya menolak kalau saya disangkakan menyuruh Saudara Dadong untuk menerima 1,5 miliar dari Dharnawati. Tindakan penerimaan fee adalah tanggung jawab masing-masing. Maka, saya menolak jika dikatakan apa yang dilakukan Dadong adalah permintaan saya," ujar Nyoman dalam pembacaan pledoinya di sidang tersebut.

"Buktinya, dalam rekonstruksi seluruh rencana penerimaan uang Rp 1,5 miliar dilakukan oleh Saudara Dadong tanpa perlu persetujuan saya," sambungnya.

Nyoman menuturkan, uang Rp 1,5 miliar yang diserahkan Dharnawati di Kemennakertrans dalam bungkusan kardus durian tersebut adalah sebagian uang commitment fee yang akan diserahkan ke Sindu Malik dan Iskandar Pasojo, orang yang mengaku sebagai konsultan Badan Anggaran DPR. Menurutnya, keterlibatannya hanya sampai mengamankan uang itu sebelum diambil Fauzi, mantan anggota tim asistensi Menteri Muhaimin.

"Keterlibatan saya baru pada saat ada info uang belum diambil oleh Saudara Fauzi dan kita cuma mewakili yang menyebut diri konsultan Banggar," ujarnya.

Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan semua pernyataannya di hadapan sidang dan meminta Majelis Hakim yang diketuai oleh Sudjatmiko dapat memberikan hukuman seadil-adilnya. "Bila diperlukan untuk meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim, saya mau juga dilakukan sumpah pocong dan bila terbukti pasti benar, saya juga mau digantung di Monas seperti yang disampaikan orang-orang pemberani itu," kata Nyoman.

Nyoman dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), Dadong Irbarelawan, didakwa dengan tuduhan menerima suap Rp 2 miliar dari Direktur PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Nyoman dan Dadong tertangkap tangan menerima sebagian uang tersebut senilai Rp 1,5 miliar pada 25 Agustus tahun lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com