Demokrat: PKS Oposisi Tulen

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat berharap agar partai koalisi yang tidak mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), keluar dari koalisi.

"Kalau ada yang menyerang seperti PKS, menurut saya bukan koalisi. Itu adalah oposisi tulen. Lebih bagus oposisi itu di luar koalisi," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, ketika dihubungi pada Kamis (22/3/2012).

Sutan dimintai tanggapan sikap resmi PKS yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. PKS sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Surat itu berisi alasan penolakan dan berbagai opsi yang bisa dilakukan pemerintah, selain menaikkan harga BBM.

Sutan mengatakan, partai koalisi boleh saja berbeda pandangan mengenai kebijakan pemerintah. Namun, kata dia, partai koalisi tidak boleh sampai melawan kebijakan yang telah disepakati di Sekretariat Gabungan.

"Ketika sudah diputuskan bersama-sama, suka tidak suka, yah dijalankan. Kepentingan bangsa dan negara lebih dijaga ketimbang kepentingan sendiri. Demokrat bisa hancur, tapi negara diselamatkan," kata Sutan.

Sutan menambahkan, "Mungkin Partai Demokrat bikin surat juga kepada Pak Presiden bagaimana koalisi tidak sepaham sama kita tidak boleh di dalam koalisi. Enggak mungkin pemerintah tidak menaikkan harga minyak. Daripada terpuruk kita semua, lebih baik BBM kita naikkan. Ini kebijakan terakhir yang harus kita lakukan."