Presiden Semestinya Lebih Tegas pada Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya bisa lebih tegas kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Presiden bisa melakukan tindakan administratif, seperti penonaktifan sementara dari jabatan pelaku korupsi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menanggapi pernyataan Presiden dalam acara silaturahim dengan wartawan, Senin (13/2/2012) malam.

Menurut dia, pernyataan bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi lembaga penegak hukum memang benar. Pasalnya, pasca-amandemen UUD 1945 pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif lebih tegas dari sebelumnya.

Namun, lanjut Hajriyanto, Presiden juga kepala negara yang bertindak sebagai administratur tertinggi. Oleh karena itu, Presiden berhak menjatuhkan sanksi pada pejabat-pejabat negara dan pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hak Presiden itu secara eksplisit tercantum dalam TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Pasal 2 Ayat (1). Pasal itu menyebutkan bahwa Presiden harus mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah, terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, yang diduga melakukan korupsi. Presiden bisa melakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.

”Mestinya langkah Presiden terhadap pejabat negara dan kepala daerah yang melanggar hukum juga harus tegas,” katanya.