Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Dahlan Sebagai Menteri BUMN Dinilai Tepat

Kompas.com - 17/10/2011, 20:48 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara dinilai merupakan keputusan yang tepat.

Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan Dahlan akan mampu melaksanakan tugas barunya, karena memiliki integritas tinggi dalam bidang tersebut.

"Dahlan merupakan sosok yang memiliki integrasi tinggi, tidak mudah diintervensi dan punya kemampuan professional. Kemampuan Dahlan Iskan juga sudah teruji baik di perusahaan Kelompok Jawa Pos maupun di PLN yang sudah dijalani beberapa bulan," ujar Syahganda, di Jakarta, Senin (17/10/2011).

Lebih lanjut, dikatakan Syahganda, posisi-posisi yang mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara seperti mengatur pengelolaan BUMN tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang.

Menurutnya, Dahlan juga bisa menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi sektoral yang memiliki nilai tambah.

"Dan rencana Inisial Publik Offering (IPO) beberapa perusahaan BUMN yang pernah disampaikan oleh Menteri Mustafa pun seharusnya sangat tepat untuk dilanjutkan Dahlan. Karena IPO BUMN sangat penting menyerap uang-uang yang kabur dari Amerika Serikat dan Eropa. Jadi kita harapkan Beliau mampu bekerja secara baik," kata Syahganda.

Setelah menerima kabar penunjukkan dirinya sebagai calon menteri, Dahlan tampak emosional. Saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/10/2011), ia mengaku sedih harus meninggalkan PLN.

"Saya menangis harus meninggalkan PLN. Padahal, PLN di seluruh Indonesia sedang bersemangat-semangatnya," kata Dahlan.

Setelah penunjukan tersebut, Dahlan harus mengikuti tes kesehatan yang dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada Selasa (18/10/2011) besok.

Selain Dahlan, Presiden juga menunjuk kelima calon menteri lainnya, yaitu Kepala BKPM Gita Wirjawan sebagai calon menteri Perdagangan, Komandan Kodiklat Letjen TNI Marciano Norman sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara.

Politisi Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebagai calon menteri Hukum dan HAM, anggota Komisi I DPR Azwar Abubakar sebagai calon menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Djan Farid sebagai calon menteri Perumahan Rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com