Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Berikan Bintang Kehormatan kepada Raja Malaysia

Kompas.com - 16/10/2011, 16:58 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.

Dalam penganugerahan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (6/10/2011), itu Raja Malaysia tersebut dinilai telah berjasa atas peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia-Malaysia. "Beliau telah berjasa meningkatkan hubungan kerja sama dan bilateral antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden.

Turut hadir pada upacara penganugerahan Bintang RI Adipurna itu Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ibu Negara Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara dan jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II. Sementara itu, Raja Malaysia didampingi Menteri Pertahanan Dato' Seri Dr Ahmad Zahid bin Hamidi, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Syed Mushe Afdzarudin, dan lainnya.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah tak khawatir pemberian bintang itu mengundang kritik dari masyarakat. Menurut Julian, hubungan kedua negara baik dan perlu ditingkatkan. Hubungan pemerintah maupun rakyat kedua negara dalam keadaan baik.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, penganugerahan Bintang RI itu diputuskan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada Agustus 2011. Pada Minggu malam ini, Presiden juga menggelar jamuan santap malam resmi untuk menghormati Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XIII Malaysia beserta istri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com