Marzuki Usulkan Negara Batasi Biaya Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar negara membatasi biaya kampanye partai politik. Menurut Marzuki, besarnya biaya kampanye pada akhirnya melahirkan pencari keuntungan yang berujung pada tindak korupsi.

"Jadi, kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi. Jadi 40 partai itu dipasang merek sama, baliho sama, kalau ada mau pidati di televisi semua diberikan waktu yang sama, asas keadilannya kuat, tidak ada diskriminasi," ujar Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Marzuki menuturkan, usulan pembatasan biaya kampanye tersebut dapat meminimalkan tindak korupsi yang makin marak. Bahkan, jika perlu biaya pemilihan umum legislatif dan presiden pun diterapkan hal yang sama agar partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye.

"Walaupun pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi itu bisa menjadi solusi yang baik agar sistem di negara ini bisa lebih baik, dan terlepas dari kasus-kasus korupsi," jelasnya.

Menurut Marzuki, di tengah isu korupsi yang semakin mengkhawatirkan saat ini, harus ada keberanian politis untuk mencegahnya isu tersebut agar tidak merebak. Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku memiliki tanggung jawab moril untuk memikirkan cara mengatasasi berbagai kasus korupsi di negeri ini.

"Setiap saya ngomong, saya tidak pernah merasa susah dengan statement saya. Kalau ada yang mau menghantam saya, ya silakan. Karena kita bangun negara ini tidak sendiri. Apa yg saya sampaikan didasarkan pada niat yang baik, hati nurani yang bekerja dan disampaikan dengan statement saya," tukasnya.