Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Siti Belum Bebas Hukuman Mati

Kompas.com - 23/06/2011, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan pernyataan untuk meluruskan pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Siti Zaenab, mantan TKI asal Bangkalan, Madura, telah terbebas dari ancaman hukuman mati di Madinah.

Pemberitaan media massa menyebutkan, lepasnya Siti, yang diputuskan bersalah membunuh majikannya dengan pisau pada November 2009 lalu, dari hukuman mati berkat diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan almarhum Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, Gus Dur menghubungi Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud.

"Tanpa mengecilkan kontribusi pemerintahan terdahulu, kasus yang dialami Siti Zaenab masih berjalan. Penundaan bukan karena pendekatan kepada pihak raja, melainkan karena anak korban masih berusia satu tahun. Jadi, saat ini masih menunggu anaknya akil balig dan ditanyakan pendapatnya, apakah memaafkan. Kalau anaknya menolak memaafkan, Siti Zaenab akan dihukum mati," kata Marty pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Marty mengatakan, saat ini pemerintah terus menjalin komunikasi dengan anak korban. Marty juga mengatakan bahwa Filipina yang selama ini dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya di Saudi tak dapat sepenuhnya menyelamatkan warganya dari hukuman mati.

Sepanjang 2001-2008, enam warga negara Filipina dieksekusi hukuman mati kendati kepala negaranya dan menteri luar negerinya telah melakukan diplomasi tingkat tinggi. Sementara itu, sepanjang 1999-2011, ada dua TKI yang dieksekusi mati, yaitu Warni bin Samiran pada 1999 dan Ruyati binti Satubi pada 2011.

"Satu fakta lagi, kita sudah berhasil membebaskan sembilan orang WNI, dan bahkan dua tahun terakhir ini kita sudah membebaskan empat WNI dari hukuman mati," kata Marty.

Marty juga mengatakan, sepanjang tahun ini Pemerintah Indonesia telah bekerja keras mengamankan, menyelamatkan, dan melindungi WNI dari krisis di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, dan Bahrain. Pemerintah juga telah menyelamatkan 20 anak buah kapal dari pembajak di Somalia dan ribuan warga dari bencana alam gempa bumi dan ancaman kebocoran radiasi nuklir di Jepang.

"Selama 2011, lebih kurang ada 15.000 WNI yang telah diselamatkan dari berbagai belahan dunia," kata Marty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com