Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Ingat Pengesahan RUU BPJS

Kompas.com - 13/06/2011, 10:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan berpidato di Konferensi Internasional Perburuhan, dalam lawatannya ke Geneva, Swiss, Selasa (14/6/2011) mendatang. Presiden dijadwalkan akan berbicara mengenai kisah sukses pemerintah menangani masalah perburuhan. ILO memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat mengelola masalah perburuhan dengan baik.  Koordinator Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Surya Tjandra mengharapkan, pidato tersebut diharapkan juga diimbangi dengan pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Menurutnya, jika pasca kunjungan ini disertai dengan komitmen pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS yang menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kunjungan Presiden Yudhoyono dinilai membawa makna bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia, dan tidak sekadar mencari citra semata.

"Kami sambut baik jika pidato Presiden Yudhoyono di ILO diimbangi dengan pengesahan seg era RUU BPJS menjadi UU BPJS sepulangnya dari sana. Kalau tidak, terus terang saja, percuma Presiden pidato. Itu , lagi-lagi, cuma mencari pencitraan semata, dan tidak berarti apa-apa bagi buruh dan rakyat Indonesia yang kini memimpikan jaminan sosial y ang sungguh-sungguh," kata Surya kepada Kompas, pagi ini.

Menurut Surya, rakyat Indonesia menunggu apa hasil konkrit kunjungan Presiden Yudhoyono ke Geneva, Swiss, dan bertemu dengan para petinggi buruh internasional.

"Batas waktu pembahasan dan pengesahan RUU BPJS tercatat pada tanggal 15 Juli mendatang. Sekarang hanya tinggal 21 hari lagi. Semoga kepergian Presiden sejalan d engan hasilnya yang penting bagi seluruh rakyat. Kalau tidak, Presiden memang cuma jalan-jalan saja ke Jenewa," tambah dia.

Jika pembahasan RUU ini tidak selesai sesuai tenggat waktu yang ada, maka pembahasannya akan dihentikan dan baru bisa dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Nasional
    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Nasional
    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    Nasional
    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com