Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Harus Ingat Pengesahan RUU BPJS

Kompas.com - 13/06/2011, 10:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan berpidato di Konferensi Internasional Perburuhan, dalam lawatannya ke Geneva, Swiss, Selasa (14/6/2011) mendatang. Presiden dijadwalkan akan berbicara mengenai kisah sukses pemerintah menangani masalah perburuhan. ILO memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat mengelola masalah perburuhan dengan baik.  Koordinator Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Surya Tjandra mengharapkan, pidato tersebut diharapkan juga diimbangi dengan pengesahan segera Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Menurutnya, jika pasca kunjungan ini disertai dengan komitmen pengesahan RUU BPJS menjadi UU BPJS yang menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kunjungan Presiden Yudhoyono dinilai membawa makna bagi seluruh pekerja dan rakyat Indonesia, dan tidak sekadar mencari citra semata.

"Kami sambut baik jika pidato Presiden Yudhoyono di ILO diimbangi dengan pengesahan seg era RUU BPJS menjadi UU BPJS sepulangnya dari sana. Kalau tidak, terus terang saja, percuma Presiden pidato. Itu , lagi-lagi, cuma mencari pencitraan semata, dan tidak berarti apa-apa bagi buruh dan rakyat Indonesia yang kini memimpikan jaminan sosial y ang sungguh-sungguh," kata Surya kepada Kompas, pagi ini.

Menurut Surya, rakyat Indonesia menunggu apa hasil konkrit kunjungan Presiden Yudhoyono ke Geneva, Swiss, dan bertemu dengan para petinggi buruh internasional.

"Batas waktu pembahasan dan pengesahan RUU BPJS tercatat pada tanggal 15 Juli mendatang. Sekarang hanya tinggal 21 hari lagi. Semoga kepergian Presiden sejalan d engan hasilnya yang penting bagi seluruh rakyat. Kalau tidak, Presiden memang cuma jalan-jalan saja ke Jenewa," tambah dia.

Jika pembahasan RUU ini tidak selesai sesuai tenggat waktu yang ada, maka pembahasannya akan dihentikan dan baru bisa dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

    Nasional
    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

    Nasional
    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

    Nasional
    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

    Nasional
    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

    Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

    Nasional
    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

    Nasional
    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

    Nasional
    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

    Nasional
    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

    Nasional
    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

    Nasional
    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

    Nasional
    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com