Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Koordinasi dengan Kemenlu

Kompas.com - 07/06/2011, 23:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri terkait informasi yang menyebutkan bahwa Nunun Nurbaeti, sempat berada di Kamboja. Nunun adalah tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Goeltom pada 2004.

"Data itu (keberadaan Nunun di Kamboja) sebenarnya perlu ditelusuri kembali apakah posisi saat ini benar sudah ada di Kamboja atau belum. Ini yang perlu dikoordinasikan dengan Kemenlu," kata Johan di gedung KPK Jakarta, Selasa (7/6/2011).

Johan menuturkan, KPK berusaha seoptimal mungkin dalam mengupayakan pemulangan Nunun ke Tanah Air. KPK, lanjutnya, juga segera mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap Nunun kepada kepolisian internasional (interpol) melalui Polri.

"Ini upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka KPK bisa menghadirkan Ibu N ke KPK untuk bisa diperiksa sebagai tersangka," kata Johan.

Seperti diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada akhir Februari, Nunun belum menjalani pemeriksaan. Saat statusnya masih menjadi saksi dalam perkara cek perjalanan, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu juga kerap mangkir dari panggilan KPK. Pihak keluarga beralasan bahwa Nunun sakit lupa berat dan tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Setelah peningkatan status Nunun,KPK belum melayangkan surat pemanggilan terhadap sosialita itu sebagai tersangka.

"Surat pemanggilan secara resmi belum, tapi kan yang bersangkutan sudah pernah kita panggil (sebagai saksi), tiga kali," kata Johan.

Ia juga menegaskan, tidak ada ketakutan sedikitpun yang dirasa KPK dalam berupaya menghadirkan Nunun. Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengungkapkan bahwa Nunun sempat berada di Phnom Penh, Kamboja pada 23 Maret 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Nasional
    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

    Nasional
    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    Nasional
    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Nasional
    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Nasional
    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Nasional
    Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

    Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

    Nasional
    Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

    Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com