Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media "Online" Cenderung Kejar Kecepatan

Kompas.com - 04/06/2011, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Media online memiliki kecenderungan menyukai berita hardnews. Hal ini menyebabkan pemberitaan tidak memiliki kedalaman dan memberikan pengetahuan.

"Media online cenderung mengejar kecepatan dan update, tetapi tidak mengejar pendalaman dan pengetahuan. (Juga) belum menawarkan solusi," ungkap Eko Maryadi, selaku Koordinator Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, kepada Kompas.com, seusai menjadi pembicara dalam diskusi "Bagaimana Wajah Terorisme di Media", yang diselenggarakan oleh Alwari dan Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) di Jakarta, Sabtu (4/6/2011).

Ia menambahkan, semakin sedikit media yang menulis secara mendalam dan fokus terhadap suatu berita. "Sekarang semua orang ngejar straight news, berita 30 detik. That's what everybody does," katanya.

Jadi, lanjut Eko, media ataupun pembaca tidak punya kesempatan untuk mengendapkan suatu masalah.

"Sehingga ketika media mainstream tidak bisa menjalankan fungsi itu, maka muncullah media-media perlawanan yang digalang oleh kelompok yang dianggap sebagai korban terorisme itu tadi," jelasnya.

Selain korban kejahatan terorisme, korban lainnya dari pemberitaan dengan kecenderungan ini adalah korban yang dianggap sebagai keluarga pelakunya.

Untuk itu, Eko berpesan agar jurnalis mampu menulis berita dengan teknik peliputan yang baik, khususnya menulis laporan secara panjang supaya kedalaman masalahnya dapat tergali.

Selain itu, Eko menambahkan, AJI pun akan membuat standar dan kode etik berita online. "Indonesia belum punya standar berita online. AJI akan bekerja sama dengan lembaga penerbitan dunia, seperti The Guardian, The New York Times, dan Newsweek," katanya.

Pasalnya, tambah Eko, Indonesia belum punya namanya aturan dan kode etik berita online. Sementara di media mapan mereka sudah punya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com