Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjukkan Parpol Bukan Sarang Koruptor!

Kompas.com - 28/05/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Saatnya partai politik lebih terbuka soal sumber pendanaan partai agar tidak dianggap sebagai tempat persembunyian para koruptor. Dengan adanya transparansi, publik akan memiliki akses untuk mengontrol dana yang dimiliki parpol.

Pandangan tersebut dikemukakan pengamat politik Universitas Padjadjaran, Dede Mariana, dalam Diskusi Polemik yang dilangsungkan Trijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011). "Parpol selama ini dianggap sebagai bungkernya koruptor, tempat persembunyian para koruptor," ujar Dede.

Dede beralasan, sejumlah politisi parpol yang terjerat dalam kasus korupsi dan penyuapan kerap mendapat perlindungan politik dari pihak partai. Alhasil, publik menilai, dana-dana gelap tersebut berhubungan dengan kepentingan parpol atau bahkan menjadi sumber pendanaan bagi parpol.

"Parpol perlu membuka akses informasi sumber pendanaannya untuk publik atau melalui media data itu dibuka untuk masyarakat. Bisa juga melalui civil society sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tersebut," kata Dede.

Selain memungkinkan kontrol publik, lanjutnya, sikap transparan dalam menjelaskan sumber dana akan mendatangkan penilaian positif publik atas parpol yang bersangkutan. Sikap tersebut selanjutnya akan berimbas pada apresiasi dan pilihan publik. Jika tidak, "Orang bisa tidak percaya pada parpol, padahal instrumen berpolitik itu adalah partai," ujarnya.

"Partai perlu transparan ke publik, terutama urusan uang, sebab ini juga berkaitan dengan problem etika," kata Dede. Terkait jalur yang memungkinkan untuk menuntut keterbukaan parpol, publik atau civil society bisa memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Aksesnya bisa gunakan UU Parpol atau juga UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan untuk memperoleh informasi lembaga publik. Termasuk parpol, sebagai badan hukum, manakala diminta publik harus dibuka (sumber dananya)," tambah Dede.

Persoalan sumber pendanaan parpol itu dibahas terkait tema Diskusi Polemik, yakni "Bola Panas Nazaruddin". Permadi selaku mantan anggota Badan Kehormatan DPR menilai, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang diduga terlibat penyuapan dalam proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang adalah orang sakti yang ditakuti orang separtainya.

Salah satu dugaan yang disampaikan Permadi adalah karena Nazaruddin menjadi salah satu orang penting yang menjadi sumber dana bagi Partai Demokrat. Berdasarkan pernyataan Partai Demokrat, Nazaruddin saat ini berada di Singapura untuk menjalani pengobatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    Nasional
    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com