Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ruhut Bukan Jubir Demokrat

Kompas.com - 26/05/2011, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengklarifikasi posisi juru bicara resmi partai pemenang Pemilu 2009 ini. Selama ini, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Ruhut Poltak Sitompul memosisikan dirinya sebagai juru bicara partai. Menurut Syarif, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, juru bicara resmi partai terbesar di Indonesia adalah Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati, dibantu dengan Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Hinca IP Panjaitan.

"Tidak ada pergantian (jubir). Juru bicara itu yang resmi bagian komunikasi publik," kata Syarif kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Syarif membantah bahwa hal tersebut disampaikan terkait pernyataan-pernyataan Ruhut yang sering mengundang kontroversi. Pernyataan-pernyataan Ruhut ketika menjadi anggota Pansus Hak Angket Century, misalnya, kerap mengundang kemarahan publik. Terakhir, Ruhut juga terlibat "perang pernyataan" dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hal tersebut merupakan buntut pernyataan Mahfud bahwa mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin mencoba menyuap Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Hal senada disampaikan oleh Ketua Biro Riset Data dan Publikasi Prasetyo Sudjarat.

"Dari tugas pokok aksinya, divisi komunikasi publik sebetulnya humas atau jubir partai. Sementara departemen kominfo (Partai Demokrat) merupakan counterpart Kementerian Kominfo," kata Prasetyo.

Hingga saat ini, baik Ruhut, Andi, maupun Hinca belum menjawab sambungan telepon untuk dikonfirmasi lebih jauh mengenai hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com