Hindari Konflik Ulama Jangan Bodohi Umat

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik yang menimbulkan korban nyawa yang terjadi di makam Habib Hasan al-Hadad atau Mbah Priok memang memprihatinkan. Namun, konflik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika para ulama melakukan dakwah yang benar dan tidak membodohi masyarakat.

Demikian antara lain pandangan yang muncul dalam diskusi bedah buku Kasus Mbah Priok - Studi Bayani wa Tahqiq terhadap Masalah Makam Eks TPU Dobo di Jakarta, Senin (23/5/2011), yang diselenggarakan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU). Bedah buku ini merupakan rangkaian acara Hari Lahir NU Ke-85.

Dalam sambutannya, Ketua LD PBNU KH Zakki Mubarak menegaskan, jika ada penyimpangan ajaran, kesalahannya ada pada ulama atau dai yang terlalu banyak dakwah di tingkat elite, bukan di tingkat bawah sehingga menyebabkan munculnya praktik-praktik penyimpangan seperti yang terjadi pada Mbah Priok. Praktik menyimpang itu antara lain tidak boleh memunggungi makam Mbah Priok dan anggapan adanya air zamzam Mbah Priok sama berkahnya dengan air zamzam Mekkah.

"Seharusnya, hal-hal seperti ini tidak terjadi apabila para ulama turun langsung ke wilayah sekitar makam dan memberikan pemahaman yang benar sehingga praktik menyimpang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," ujarnya.

Sejarawan JJ Rizal yang menjadi salah satu anggota tim penyusun buku mengatakan, ada anakronisme alias kekacauan dalam pengurutan waktu terkait dengan tahun kelahiran dan kematian. Disebutkan pengelola makam bahwa Habib Hasan dilahirkan tahun 1727 dan wafat 1756. Padahal, ia merupakan keturunan ketiga atau cicit dari Habib Hamis, Mufti Palembang yang lahir tahun 1750 dan wafat pada 19 Juli 1820.

"Bagaimana mungkin Habib Hasan bisa lebih tua dari kakek buyutnya. Fakta ini menjadi unsur yang makin meyakinkan betapa Habib Hasan al-Haddad lebih merupakan tokoh yang diidealisir, seakan-akan betul si tokoh penting dan berperanan serta ditransformasi sebagai kebenaran sejarah," ujarnya.