Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NTB Minta Tambahan Kuota

Kompas.com - 09/05/2011, 15:51 WIB

MATARAM, KOMPAS.Com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat minta kuota tambahan calon jemaah haji tahun 2011, guna memangkas antrean panjang dalam daftar tunggu. Hingga awal Mei ini daftar tunggu sduah mencapai 39.802 orang. Padahal, jatah pemberangkatan NTB setiap tahun sekitar 4.000 orang. Sisanya, merujuk daftar tunggu baru bisa diberangkatkan total tahun 2019.

"Mudah-mudahan NTB kebagian jatah yang diusulkan Pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi," ujar Lalu Suhaimi Ismy, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama NTB, Selasa (9/5) di Mataram.

Pemerintah Indonesia yang mendapat jatah 210.000 calon jemaah haji, tahun ini mengusulkan tambahan sekitar 3.000 orang. Jawaban dari Pemerintah Saudi Arabia masih ditunggu realisasinya.

Musim haji tahun ini diperkirakan awal Oktober, dan NTB mendapat jatah 4.494 orang, dan sekitar 30 persen di antaranya berusia lanjut.

Menurut H Usman, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama NTB, tahun 2010 lalu calon jemaah haji asal NTB, yang berangkat dari Bandara Selaparang Mataram dikenakan biaya transportasi di luar BPIH (Rp 31 juta-Rp 32 juta tahun lalu-red), sebesar Rp 2.350.000 per orang.

Jemaah pula yang menanggung biaya transportasi lokal, seperti dari Pulau Sumbawa ke Asrama Haji di Mataram. Biaya dan jenis transportasi ditentukan tiap pemerintah kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com