Priyo: Agenda Kunker Akan Lebih Selektif

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, anggaran kunjungan kerja DPR RI ke luar negeri memang pantas dipangkas pascakritik keras masyarakat terhadap sejumlah kunjungan kerja anggota Dewan dalam masa reses kali ini. Priyo mengatakan, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri pantas dipotong hingga 40 persen!

"Saya sendiri pimpinan akan setuju dan mendorong agar jumlah anggaran kunjungan kerja itu dikurangi sampai 40 persen. Namun, saya minta anggaran ke luar negeri untuk pemerintah eksekutif dan para menteri hendaknya juga mengikuti plafon, yaitu mengurangi hal-hal yang tak perlu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Politisi Golkar ini berharap usulan ini bisa diterima dan diputuskan dalam rapat internal Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mendatang. Priyo berpikir bahwa ke depan, kunjungan kerja yang akan disetujui hanyalah yang substansial, mendesak, dan memiliki manfaat yang tinggi. Priyo mencontohkan, agenda yang penting dan mendesak itu seperti memenuhi undangan dari parlemen negara-negara sahabat atau perhelatan akbar, di antaranya di ASEAN, Asia Pasifik, atau masyarakat Uni Eropa.

"Itu kita berangkatkan. Hal-hal yang lain, insya Allah, kami terima kasih atas kritikan masyarakat agar kami mempertimbangkan masak-masak masalah kunjungan kerja ini," tambahnya.

Terkait kunjungan kerja kontroversial dari Komisi VIII DPR RI ke Australia, Priyo mengatakan bahwa DPR tetap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat dengan terbuka. Namun, dia menilai bahwa kritikan seharusnya ditujukan secara konstruktif.

"Meski demikian, janganlah kita senang sekali meributkan hal-hal yang sebenarnya masalah kecil dan teknis, seperti SMS dan e-mail, daripada hal-hal yang sebenarnya perlu dicari jalan keluarnya, masalah yang substantif. Saya lebih setuju mendengarkan kalau kritikan itu bermaksud untuk memperbaiki kinerja DPR ke depan," ungkapnya.

Priyo juga menaruh curiga mengenai alasan kritik yang begitu tajam tersebut karena terkesan lebih pada menjelek-jelekkan anggota dewan daripada memberi masukan dan kritik.

"Ada apa ini? Jangan-jangan nanti menghela napas juga dikritik? Seperti di Australia, kami terima kritikan itu. Namun kalau kemudian mengolok-olok lembaga kita yang harusnya kita jaga dengan hanya urusan teknis yang terkait kerja staf seperti e-mail, ini kita perlu bertanya kenapa terjebak hal-hal kecil dibesar-besarkan," tandasnya.