Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Terkait Suap SEA Games

Kompas.com - 29/04/2011, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, mengklaim bahwa kader Partai Demokrat tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur untuk penyelenggaraan SEA Games tahun 2011.

"Tidak ada dari partai. Saya jamin itu. Kalau ada, itu oknum dan atas nama pribadi," kata Syarif kepada para wartawan di sela-sela acara penyambutan kedatangan Perdana Menteri China Wen Jiabao di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (29/4/2011).

Syarif menegaskan, keuangan Partai Demokrat sepenuhnya ditopang oleh anggota. Menurut dia, 148 anggota DPR dari Fraksi Demokrat turut memberikan suntikan dana agar mesin partai berjalan. Sumbangan tersebut, sambung Syarif, memang tak wajib. Namun, setiap anggota setidaknya memberikan sumbangan Rp 5 juta per bulan.

"Menteri juga. Gaji kami kan juga kami sumbangkan," kata Syarif. Sayang Syarif tak menyebut besaran angkanya. Syarif mengatakan, para kader Demokrat yang menjadi menteri tidak pernah menggunakan uang kementerian untuk kegiatan partai. "Tidak dong, bagaimana mungkin, pertanggungjawabannya kan harus aktual dan transparan," katanya.

Ditambahkannya, sejauh ini, Demokrat belum membahas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Wafid ini.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan beberapa tersangka lainnya. Di ruang Wafid, KPK menemukan uang tunai 128.148 dollar AS, 13.070 dollar Australia, 1.955 euro, dan Rp 73,171 juta. Selain itu, KPK juga menemukan cek senilai Rp 3,2 miliar.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, tak menutup kemungkinan kasus tersebut melibatkan atasan Wafid, dalam hal ini Menpora Andi Mallarangeng, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com