Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus IT KPU Belum Masuk Penyelidikan

Kompas.com - 21/04/2011, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jassin mengungkapkan, sepeninggal mantan Ketua KPK Antasari Azhar, KPK belum meningkatkan kasus dugaan korupsi pengadaan teknologi informasi (IT) KPU ke tahap penyelidikan. KPK menjadikan dokumen terkait IT KPU tersebut sebagai bahan kajian.

"Setahu saya, kajian itu dilakukan pencegahan dalam rangka kajian sistem. Yang kesana pun adalah Direktur Gratifikasi yaitu Pak Lambok bukan Direktur Penyelidikan. Bagaimana bisa mengatakan itu naik ke lidik (penyelidikan)?" kata Jassin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4/2011).

Menurutnya, jika kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan, pimpinan KPK selain Antasari pasti mengetahui hal itu. "Jadi enggak ada sesuatu yang tidak transparan di KPK, tahapan-tahapannya itu," ujarnya.

Dugaan korupsi dalam pengadaan IT di KPU kembali mencuat setelah pihak Antasari Azhar yang menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, mempertanyakan penyitaan dokumen laporan masyarakat terkait IT oleh penyidik Polri dari ruang kerja Antasari.

Kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail menilai penyitaan dokumen yang tidak berhubungan dengan kasus Nasrudin oleh Polri tersebut tidak sesuai ketentuan. Kejanggalan itu akan dijadikan pertimbangan Antasari dalam menyusun memori Peninjauan Kembali. Maqdir memang belum menegaskan bahwa dokumen laporan masyarakat yang disita Polri dan milik pribadi Antasari itu merupakan dokumen terkait pengadaan IT di KPU. Namun, sewaktu membacakan pledoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Antasari pernah mengatakan bahwa ia tengah menangani kasus dugaan korupsi IT di KPU saat pembunuhan Nasrudin terjadi.

Selain menyita dokumen terkait IT, polisi menyita dokumen terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan dokumen kerjasama antara BUMN dengan swasta. Ketiga jenis dokumen itu, seharusnya dikembalikan ke KPK atau ke Antasari sesuai dengan putusan pengadilan. Namun di lain kesempatan Jasin mengatakan bahwa KPK belum menerima kembali dokumen-dokumen yang di sita dari ruangan Antasari itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com