PPP Setuju Kontrak Diperbaharui

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai perlunya pembaharuan dalam kontrak koalisi yang telah disepakati sebelumnya. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuzy mengatakan, draft kontrak koalisi yang baru harus lebih detil sehingga mampu mengikat secara moril setiap anggota koalisi.

"Karena perjalanan koalisi yang sekarang ini terjadi termasuk di Setgab, memunculkan anomali yang ini harus dipagari dengan perjanjian yang lebih detail sehingga ukuran sesuai dengan kesepakatan atau tidak, itu jelas," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/5/2011).

Meskipun demikian hingga kini PPP belum melihat draft kontrak koalisi yang baru tersebut. Namun, PPP menurut Romahurmuzy telah dilibatkan dalam pembahasan kontrak baru.

Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi pasca pengambilan keputusan terkait usulan hak angket mafia pajak di parlemen.

"Masing-masing ketua umum kan diundang bilateral, Pak SBY mau merumuskan format yang baru. Waktu itu ditanya apa masukannya, setelah itu Pak SBY mengatakan, nanti akan kita terima seluruh masukan. Hanya PKS yang belum bertemu," katanya.

Romahurmuzy melanjutkan, kontrak koalisi yang baru diharapkan dapat menjaga solidaritas setiap anggota koalisi. Dengan isi kontrak yang lebih detil selanjutnya dapat terlihat partai anggota koalisi mana yang memegang komitmen dan mana yang tidak.

"Bukan soal penyeragaman tapi soal kebersamaan karena ini (Setgab) sifatnya dialogis," katanya.

Ia juga menilai, Setgab yang terbentuk saat ini belum efektif dalam mengawal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keterlibatan Yudhoyono selaku Ketua Umum Setgab dalam setiap pengambilan keputusan Setgab sangat minim. "Bahkan nol, belum ada satupun rapat yang dipimpin langsung Pak SBY. Padahal itu dimungkinkan. Pak SBY tidak perlu sungkan terlibat langsung," ungkapnya.

Baca: Polri Rekonstruksi Kasus Malinda Dee