Menko Kesra Ajak Ahmadiyah Berdialog

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berencana menggelar dialog bersama jemaah Ahmadiyah di kantor Kemenko Kesra, Jakarta. Kemungkinan dialog akan digelar pekan depan. Saat ini pemerintah masih menggodok materi yang akan dibahas.

”Pada intinya, materinya tidak berbeda dengan pertemuan sebelumnya, tapi saling melengkapi, saling mengisi. Pertemuannya mungkin minggu depan,” kata Menko Kesra Agung Laksono kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh agama dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Dalam pertemuan ini pemerintah akan menggali masukan-masukan dari pihak jemaah Ahmadiyah dan tokoh agama.

Pentingnya dialog antara jemaah Ahmadiyah dan komunitas non-Ahmadiyah disampaikan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy, Jumat (18/3), seusai diskusi di The Habibie Center dengan tema ”Radical Islam and the New Caliphate”.

”Pertama, kedua pihak itu, komunitas non-Ahmadiyah yang beragama Islam dan Ahmadiyah harus berdialog,” kata Bahtiar.

Dialog tersebut, ujarnya, tidak usah dibatasi waktunya secara ketat agar mereka bisa punya waktu menyelesaikan masalah. Bahtiar menegaskan, pemerintah juga jangan buru-buru menerbitkan undang-undang baru. Pemerintah harus menegaskan, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, harus dicegah dan pelakunya ditindak dengan undang-undang yang berlaku. Namun, tiadanya kekerasan juga bukan sasaran akhir. Pasalnya, cepat atau lambat akan ada pihak yang marah dan ada Ahmadiyah yang harus dijamin hak-haknya.

”Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh menangani masalah yang sudah lama berlarut-larut ini,” kata Bahtiar.

Ia mengatakan, salah satu kelemahan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dibuat tanpa melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Akibatnya, SKB itu tidak banyak dijalankan oleh pihak yang terlibat.