Tak Ada Kudeta yang Diiklankan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar adanya sejumlah purnawirawan jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono, sebagaimana yang diberitakan kantor berita Qatar, Al-Jazeera, dapat dianggap bukan masalah serius.

"Tak ada kudeta yang diiklankan. Ini bisa saja rekayasa yang dialamatkan pihak tertentu. Bahkan bisa saja ini dibuat oleh pihak yang sedang frustrasi," kata pengamat intelijen, Suripto, pada diskusi yang membahas soal Rancangan Undang-undang Intelijen di Restoran Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/3/2011).

Merebaknya wacana ini, lanjut Suripto, menunjukkan bahwa pemerintah tak bisa menjalankan pemerintahan yang efektif. Pemerintah diminta segera bertindak tegas menuntaskan masalah ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang pernah menjadi Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, menilai, berembusnya isu kudeta yang disebut-sebut digalang oleh sejumlah jenderal purnawirawan merupakan isu yang tidak bisa dipercaya. Ia menyebutnya "ngawur". "Tidak ada itu, ngawur, dongeng," kata Prabowo, seusai acara Pelantikan Wanita Tani HKTI di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

Prabowo pun menganggap isu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tak perlu ditanggapi.

Pada pekan lalu, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden. "Mereka muak dengan kebohongan Presiden," kata Al Jazeera, mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat "telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya". Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah.

Sebelumnya, Chep mengatakan, para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Saat dihubungi Kompas.com kemarin, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto juga menganggap kata "kudeta" menyesatkan. Menurutnya, para purnawirawan memang memendam kekecewaan atas pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kudeta bukan menjadi pilihan.

"Kata-kata kudeta bisa menyesatkan. Berlebihan. Kita proporsionallah bahwa kami menginginkan perubahan, ya," kata Tyasno, Kamis (24/3/2011) sore.

Mengenai tercantumnya sejumlah nama jenderal purnawirawan dalam daftar DRI yang beredar, ia mengaku tidak tahu sama sekali. "Saya tidak tahu-menahu tentang adanya DRI. Saya tidak mengerti dan tidak pernah dihubungi juga. Kalau nama saya tercantum, itu tanpa sepengetahuan saya," ujarnya.

Ia juga membantah sinyalemen yang dilansir sebuah media bahwa para jenderal purnawirawan berada di belakang aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekecewaan terhadap pemerintahan SBY, kata Tyasno, sudah disampaikan melalui saluran yang semestinya, baik kepada Presiden SBY maupun jenderal purnawirawan lain yang saat ini duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya tidak mengerti, kenapa diisukan merancang kerusuhan di Cikeusik, Temanggung, dan sebagainya, tidak ada sama sekali, tidak ada. Itu fitnah saja," kata Tyasno.