Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran KPK Batalkan Rapat dengan DPR

Kompas.com - 01/02/2011, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah batal rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI kemarin, Senin (31/1/2011), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak datang ke DPR dalam rapat lanjutan yang seyogianya digelar hari ini, Selasa (1/2/2011).

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy mengatakan, KPK telah melayangkan surat tertulis kepada komisi mengenai ketidakhadirannya. "KPK menyatakan tidak bisa melanjutkan RDP karena sudah menjadwalkan pertemuan lain sebelumnya," ungkap Tjatur kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Dalam surat tersebut, politisi PAN ini mengatakan, KPK beralasan hari ini sudah menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung serta dengan Kementerian Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pertemuan DPR dan KPK selanjutnya akan dijadwalkan ulang.

Dari Gedung KPK dilaporkan, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo datang ke KPK untuk menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, rapat koordinasi ini adalah agenda rutin yang digelar setiap tiga bulan.

Selanjutnya, terkait pembatalan ini, Tjatur mengatakan, komisi akan merapatkan dulu untuk menentukan jadwal pertemuan selanjutnya.

Dalam rapat kemarin, Komisi III menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Alasannya, mayoritas anggota Komisi III menilai Bibit dan Chandra masih bertatus tersangka dalam kasus dugaan suap. Langkah hukum deponering yang diambil Kejaksaan Agung tidak mengubah status hukum keduanya. Rapat pun ditunda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

    Nasional
    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com