Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran KPK Batalkan Rapat dengan DPR

Kompas.com - 01/02/2011, 12:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah batal rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI kemarin, Senin (31/1/2011), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak datang ke DPR dalam rapat lanjutan yang seyogianya digelar hari ini, Selasa (1/2/2011).

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy mengatakan, KPK telah melayangkan surat tertulis kepada komisi mengenai ketidakhadirannya. "KPK menyatakan tidak bisa melanjutkan RDP karena sudah menjadwalkan pertemuan lain sebelumnya," ungkap Tjatur kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Dalam surat tersebut, politisi PAN ini mengatakan, KPK beralasan hari ini sudah menjadwalkan rapat koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung serta dengan Kementerian Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pertemuan DPR dan KPK selanjutnya akan dijadwalkan ulang.

Dari Gedung KPK dilaporkan, Jaksa Agung Basrief Arief dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo datang ke KPK untuk menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, rapat koordinasi ini adalah agenda rutin yang digelar setiap tiga bulan.

Selanjutnya, terkait pembatalan ini, Tjatur mengatakan, komisi akan merapatkan dulu untuk menentukan jadwal pertemuan selanjutnya.

Dalam rapat kemarin, Komisi III menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Alasannya, mayoritas anggota Komisi III menilai Bibit dan Chandra masih bertatus tersangka dalam kasus dugaan suap. Langkah hukum deponering yang diambil Kejaksaan Agung tidak mengubah status hukum keduanya. Rapat pun ditunda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

    Jika Kaesang Maju Pilkada, Jokowi dan Prabowo Jadi Faktor Penting

    Nasional
    Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

    Partai Buruh dan KSPI Bakal Gugat Aturan Tapera ke MK dan MA

    Nasional
    Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

    Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

    Nasional
    Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

    Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

    Nasional
    Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

    Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

    Nasional
    Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

    Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

    Nasional
    Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

    Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

    Nasional
    Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

    Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

    Nasional
    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Nasional
    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    [POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Nasional
    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Nasional
    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com