Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi Kejaksaan, Bisa Berbuat Apa?

Kompas.com - 10/03/2010, 09:08 WIB

Oleh: Dewi Indriastuti

KOMPAS.com - Apa yang bisa dilakukan Komisi Kejaksaan dalam waktu empat tahun? Banyak. Setidaknya, turut berperan membenahi kejaksaan. Itu harapan masyarakat saat anggota Komisi Kejaksaan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Maret 2006.

Empat tahun sudah berlalu. Apakah harapan masyarakat terpenuhi? Rasanya masih jauh. Wibawa kejaksaan yang sempat melorot di mata publik akibat deraan persoalan dan terungkapnya kebobrokan perilaku sejumlah jaksa belum juga terangkat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan, anggota Komisi Kejaksaan memegang masa jabatan selama empat tahun. Sesudahnya, mereka dapat dipilih kembali selama satu masa jabatan. Mengacu pada aturan itu, mestinya tanggal 16 Maret 2010 sudah ada anggota hasil seleksi. Namun, proses seleksi baru akan dimulai.

Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada Kompas, Rabu (3/3/2010) malam, menyatakan, ia dan jajarannya sedang menyiapkan proses seleksi anggota Komisi Kejaksaan. Seperti sebelumnya, seleksi dilakukan panitia seleksi untuk menghasilkan 14 orang. Lalu, Presiden menetapkan tujuh orang di antaranya.

Ketua Komisi Kejaksaan Amir Hasan Ketaren saat dihubungi Kompas, Jumat, mengakui, masa kerjanya sebagai komisioner memang berakhir pada 16 Maret 2010. Mengenai seleksi anggota Komisi Kejaksaan periode 2010-2014, Amir menyatakan tidak tahu karena merupakan kewenangan kejaksaan. ”Kami sendiri sedang siap-siap karena masa kerja kami akan berakhir,” katanya.

Menjelang masa pergantian ini, masyarakat kembali menggugat keberadaan Komisi Kejaksaan. Hal itu terutama peran dan fungsi komisi yang turut membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho setengah menyindir, malahan mempertanyakan kerja Komisi Kejaksaan selama empat tahun ini. ”Nyaris tidak terdengar,” kata Emerson.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 menyebutkan, komisi ini melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja, sikap, serta perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan.

Menurut Emerson, tidak dapat dimungkiri, institusi kejaksaan memperoleh sorotan dari masyarakat yang sangat besar. Harapan sempat disandarkan kepada Komisi Kejaksaan untuk berperan mengembangkan kejaksaan yang kinerja, sikap, dan perilakunya baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com