Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sediakan Kredit Lunak Bagi TKI !

Kompas.com - 29/11/2009, 23:07 WIB

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Banyaknya masalah yang dihadapi TKI sebagian besar berasal dari Indonesia . Masalah utama yang menjadi penyebab ialah kemiskinan sehingga orang terpaksa mencari nafkah di luar negeri. Serta, ketidakmampuan keuangan sehingga PJTKI mendanai keberangkatan TKI atau TKW.

"Sepatutnya pemerintah atau perbankan memberikan kredit lunak bagi TKI yang mau ke luar negeri," kata Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar  dalam jumpa pers pembukaan kantor anak perusahaan Bank Mandiri, Mandiri International Remittance Sdn Bhd, di Kuala Lumpur, Minggu.

Da'i mengharapkan pemerintah dan perbankan mengupayakan adanya kredit lunak atau dana hibah bagi TKI yang akan bekerja di luar negeri. "Sudah jelas mereka akan menghasilkan devisa, mengapa tidak ada bantuan," katanya.

Ia mengungkapkan, banyak manipulasi data dalam paspor terutama manipulasi umur. "Menurut aturan, minimal umur 21 tahun baru bisa menjadi pembantu di Malaysia, tetapi banyak yang di bawah umur dan kemudian manipulasi data di paspor. Tak ada kelurahan yang mampu menolak hal ini. Akibatnya berdampak di negara penerima," katanya.
    
"Jika masalah dana rekrutmen TKI bisa dibantu dengan hibah seperti BLT atau kredit lunak dan manipulasi data dalam paspor maka sebagian masalah di negara penerima bisa berkurang," katanya.

Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo mengemukakan, sudah ada rencana oleh Depnakertrans dan masuk dalam program 100 hari, mengenai bantuan modal bagi rekrutmen TKI.

Dalam pembukaan kantor anak perusahaan di bidang remiten itu hadir dan ikut meresmikan Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroatmodjo, Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar, dan Deputi Direktur Transfer mata uang asing Bank Negara Malaysia Oei Sam Kwang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com