Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim JK-Win: Data Intelijen Kok Disebarluaskan?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempertanyakan maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membeberkan sejumlah fakta dan bukti intelijen dalam pidato kenegaraannya kemarin, Jumat (17/7). Pidato yang disampaikan kepada masyarakat luas ini dimaksudkan sebagai respon Presiden terhadap peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

Menurut Koordinator tim advokasi JK-Wiranto, Chairuman Harajap, seharusnya fakta dan bukti intelijen itu tidak dilemparkan ke publik karena hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kita prihatinkan ada info-info yang berupa data intelijen yang dilemparkan ke masyarakat. Kalau benar itu data intelijen, tentu digunakan untuk mengambil kebijakan," kata Chairuman dalam keterangan pers bersama Tim Kampanye Nasional pasangan capres Mega-Prabowo di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Lagipula, menurut Chairuman, data-data itu belum teruji kebenarannya dan seharusnya menjadi dokumen rahasia negara. Oleh karena itu, penyebaran fakta-fakta tersebut ditujukan untuk menyebar rasa takut di tengah masyarakat. "Kalaulah memang sudah ada bukti foto, video tentang seseorang yang memegang senjata api dan terlatih menembak, saya kira sudah cukup bukti utk mencari dan menangkapnya," lanjut Chairuman.

Sementara itu, anggota tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, Elza Syarief mengatakan Presiden SBY terlalu cepat berkesimpulan. Pernyataannya bersifat prematur. "Polisi dan intelijen belum secara tuntas mencari tahu tapi Presiden sudah mendahului dengan kesimpulan. Buktinya apa?" tanya Elza.

Selang beberapa jam saja, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri maupun Menko Polhukam Widodo AS segera merilis informasi bahwa ledakan bom Kuningan terkait dengan teroris yang sedang buron Noerdin M Top. "Namun, itu pun masih perkiraan, belum masuk penyelidikan," tandas Elza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com