Akibat Utang, Pemerintah Diatur Negeri Asing

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat ini, Indonesia dinilai sangat tergantung pada pihak asing karena pemerintah selalu tergantung pada utang luar negeri meskipun sebenarnya kebutuhan akan utang tidak terlalu tinggi.

"Tapi memang ada semacam kecenderungan ditumbuhkan seolah-olah kita perlu utang," ucap Drajat Wibowo anggota DPR dan kader PAN saat diskusi di Chemistry Media Center (CMC) Jakarta, Senin (22/6).

Drajat mengatakan, akibat ketergantungan utang tersebut, pemberi utang bisa sesukanya meminta melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pemerintah. Contohnya, saat Drajat di DPR, ia pernah membongkar perjanjian antara Indonesia dan Asian Development Bank (ADB).

Di situ diketahui, untuk dapat mencairkan utang berikutnya sebesar  150 juta dollar AS, pemerintah harus menjual 16 BUMN. "Di bidang pangan, kita diminta meliberalisasi sektor pertanian dan pangan," tegasnya.

Karena itu, menurut Drajat, jika JK terpilih sebagai presiden, masalah liberalisasi dan ketergantungan dengan asing ini dapat diatasi. Tahun 1998, misalnya, ketika JK menjabat sebagai Menkokesra, ia pernah menolak letter of intent yang menghapuskan bea masuk untuk pangan menjadi 0 persen dan non-pangan 5 persen.

"Itu mengakibatkan beras impor membanjir dan harga dari petani anjlok," tegasnya. Pihak JK juga berjanji bakal mendorong produksi pertanian dengan menyediakan pupuk, bibit, dan sarana pengairan.