Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir April, Tarif Internet Disesuaikan "Volume Base"

Kompas.com - 18/04/2009, 12:06 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemberlakuan tarif internet pada akhir April ini akan menggunakan ketentuan baru, yakni disesuaikan dengan  volume base yang dipakai konsumen. "Kami akan menyeragamkan tarif dengan besaran volume itu," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh, dalam jumpa pers di Surabaya, Sabtu.
    
Ia sangat mendukung dengan adanya operator sekarang yang memakai tarif dengan ketentuan volume base. Karena, hal itu diyakini dapat lebih menghemat biaya penggunaan internet. "Jika menggunakan tarif lama, yakni dengan ’time based minute’, konsumen akan menghabiskan banyak biaya," katanya.
    
Di sisi lain, tambah dia, pemberlakuan tarif baru pada kuartal I tahun ini memang menguntungkan pengguna internet. Apalagi, karakteristik masyarakat saat ini jelas berbeda. Jika mereka tetap memaksa menggunakan tarif lama, yang disamakan dengan tarif telepon, maka hal itu akan tidak adil bagi pengguna internet.
    
"Padahal, orang telepon biasanya membutuhkan waktu rata-rata sekitar dua menit sekali pakai, sedangkan pengguna internet butuh waktu 15 menit," katanya.
    
Terkait penurunan tarif internet yang akan dilakukan bulan keempat tahun ini, kata dia, pihaknya belum menentukan besaran persentase penurunannya, karena masih mengkaji hal tersebut. "Namun, kami bangga dengan operator internet, seperti Telkom yang sudah menurunkan tarifnya hingga 20 persen. Padahal, kebijakan penurunan tarif belum dilakukan," katanya.
    
Di sisi lain, lanjut dia, dua minggu lalu sesuai Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menkominfo menandatangani kesepakatan bahwa pemakaian tower "BTS" seluler minimal oleh tiga operator.
    
"Siapa pun boleh mendirikan tower, namun kepemilikannya tidak boleh ada monopoli oleh perusahaan tertentu. Jika ada yang monopoli, silakan saja melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com