Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk "Influencer"

Kompas.com - 11/06/2024, 14:25 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar," ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," lanjutnya.

Baca juga: BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.

Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).

Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;

2. Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;

3. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;

4. Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;

6. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;

7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;

8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com