Datangi Pansel KPK, Masyarakat Sipil Minta Pansel Coret Calon yang Tak Patuh Lapor LHKPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencoret calon-calon pimpinan KPK yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang tergabung dalam Koalisi itu menuturkan, kepatuhan dalam pelaporan LHKPN menjadi salah satu bentuk integritas yang dimiliki calon pemimpin lembaga antirasuah tersebut.

Hal ini dikatakannya saat bertemu dengan Pansel KPK bersama organisasi sipil lainnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

"Kami mendorong agar kepatuhan LHKPN dilakukan screening-nya sejak seleksi administrasi berlangsung. Jadi kalau ada penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara tidak patuh LHKPN baik terlambat atau tidak melapor, mereka (Pansel) harus sedini mungkin mencoret calon yang bersangkutan," kata Kurnia, Senin.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 74,4 Persen Publik Yakin Pansel KPK Usulkan Capim Kredibel

Pihaknya juga mendorong Pansel menghapus stigma bahwa pimpinan KPK harus diisi oleh orang dari institusi penegak hukum.

Menurut dia, pandangan tersebut adalah pandangan yang keliru. Sebab, berdasarkan UU, tidak ada kewajiban pimpinan KPK diisi oleh penegak hukum.

Justru, kata dia, akan rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Di sisi lain, pihaknya mendesak agar Pansel mampu menjemput bola dalam menjaring calon pimpinan KPK. 

"Karena mencari, meminta seseorang mendaftar sebagai pimpinan maupun Dewas bukan persoalan yang mudah. Banyak pihak meragukan baik meragukan Pansel, meragukan pemerintah saat ini, maupun meragukan kelembagaan KPK. Mereka harus memiliki list orang-orang yang kompeten," tutur Kurnia.

Baca juga: Bertemu Pansel KPK, Pemred Media Massa Titip Pesan Independensi

Lalu, ia meminta agar pansel akomodatif, bukan hanya membuat forum audiensi dengan akademisi dengan masyarakat sipil, melainkan mempertimbangkan pula masukan dari masyarakat.

"Jadi kami mendorong orang-orang yang kredibel, kompeten, berintegritas, untuk maju, mendaftar sebagai pimpinan dan dewas," ujar dia.