Mengembalikan Supremasi MPR, untuk Apa?

BELAKANGAN ini pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan “silaturahmi kebangsaan” dengan sejumlah tokoh nasional. Topik yang didiskusikan di antaranya soal perlunya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk mengembalikan supremasi MPR.

Salah satu isunya adalah pengembalian pemilihan presiden (Pilpres) ke MPR seperti sebelum era reformasi. Bukan lagi pemilihan langsung sebagaimana dipraktikkan sejak 2004 hingga 2024.

Isu tersebut menjadi perhatian pemimpin MPR setelah mencermati perjalanan pemilu, terutama Pilpres langsung sejak 2004 hingga 2024.

Di samping itu, menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga adanya persoalan-persoalan negara yang belum mampu terjawab oleh konstitusi.

Sebagai contoh, apabila terjadi bencana alam berskala besar, pemberontakan, peperangan, atau keadaan darurat lain yang menyebabkan Pemilu tak dapat digelar sebagaimana perintah konstitusi.

Dalam keadaan tersebut, tidak ada presiden dan wakil presiden yang terpilih dari produk Pemilu, lalu siapa pihak yang punya kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya demikian (Kompas.com, 29/05/2024).

Ketua MPR menilai bahwa semua pemimpin partai politik (parpol) merasakan betapa mahal dan brutal pemilu 2024 baru lalu.

"Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami Pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu (Kompas.com, 05/06/2024).

Topik pengembalian supremasi MPR ternyata juga memperoleh respons positif dari Amien Rais, Ketua MPR periode 1999 – 2004.

Bahkan, tokoh kunci amandemen UUD 1945 yang melucuti supremasi MPR kala itu mendatangi sendiri pemimpin MPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu, 5 Juni 2024.

Amien Rais mengaku naif ketika dulu melucuti kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden. Padahal, saat itu Amien Rais berharap dengan perubahan itu dapat menekan terjadinya politik uang.

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu," kata Amien Rais (Kompas.com, 05/06/2024).

Kemajuan

Topik amandemen konstitusi untuk mengembalikan supremasi MPR, yang di antaranya mengembalikan Pilpres ke MPR, tentu saja menarik.

Saya melihat ada kemajuan dari sisi proses politik, karena disampaikan sendiri oleh pemimpin MPR dalam kegiatan bertajuk “silaturahmi kebangsaan”.

Ada kesan pemimpin MPR sangat serius. Bahkan, menurut Bambang Soesatyo, sejak empat tahun lalu MPR sudah meminta sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan kajian mengenai amandemen UUD 1945.

Substansi serupa sesungguhnya pernah digulirkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas PDI-P, 10-12 Januari 2016.

Saat itu Megawati menyoroti secara tajam praktik bernegara pascareformasi yang dilukiskan bagaikan tari poco-poco.

Hal itu akibat tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Megawati melihat perlunya MPR menyusun GBHN, yang oleh Bung Karno pada 1959 disebut “Pembangunan Semesta Berencana”.

Menurut Megawati, para calon pemimpin hanya sibuk bertarung gagasan di dalam menyusun visi misi, daripada mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

Ia menuturkan bahwa gagasan pilpres langsung ditelurkan untuk mendekatkan rakyat kepada calon pemimpinnya. Namun, ketika terjadi pergantian pemimpin, berganti pula kebijakan yang dilahirkan di dalam pembangunan.

“Saya sering berseloroh, inilah produk pemilihan langsung, ‘pemimpin visi misi’ lima tahunan. Lama-lama saya berpikir, Indonesia ini suka berdansa, maju satu langkah, mundur sepuluh langkah. Seperti poco-poco,” kata Megawati saat membuka Rakernas di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran (Kompas.com, 10/01/2016).