Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegasan pemerintah menangani judi online (daring) sangat dinantikan karena menurut laporan terdapat sejumlah kalangan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) terjerumus melakukan praktik ilegal itu.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, pemerintah harus mendalami soal laporan tentang kalangan masyarakat penerima bansos melakukan judi daring.

"Juga banyak laporan dari lapangan bahwa pelaku judi online antara lain juga penerima bansos," kata Hidayat dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (20/6/2024).

Hidayat mengatakan, jika bansos yang diberikan buat mengentaskan masyarakat miskin malah disalahgunakan maka tujuan pemberian itu melenceng dari rencana awal.

"Jadi jangan sampai bansos malah memperpanjang lingkaran setan judi online, padahal mestinya lingkaran setan itu diputuskan," ucap Hidayat.

Baca juga: Tercatat 80.000 Anak Main Judi Online, Fahira Idris: Ini Harus Jadi Concern Negara

Dia juga berharap pemerintah solid dalam mensukseskan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab Presiden Jokowi menyatakan praktik judi daring harus diperangi karena sangat merusak masyarakat.

"Karena sudah sejak beberapa bulan yang lalu Menkominfo menyatakan Indonesia darurat judi online, apalagi jumlah dan nilai transaksinya terus meningkat setiap waktu hingga total sudah lebih dari Rp 600 triliun," papar Hidayat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto yang juga Ketua Satgas memimpin rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online di Gedung A Kemenko Polhukam, Rabu.

Rapat digelar usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Online.

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Dalam rapat itu, Hadi didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi selaku Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Hadir pula perwakilan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Bareskrim Polri.

Menurut salinan Keppres yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet, Sabtu (15/6/2024), Satgas Judi Online dibentuk bertujuan untuk mempercepat upaya pemberantasan perjudian daring meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian finansial, sosial, serta psikologis.

Pembentukan Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjamin koordinasi yang terpadu.

Dalam Keppres tersebut disebutkan, Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas.

Baca juga: Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie akan menjabat sebagai Ketua Harian Pencegahan, dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.

Satgas ini juga diperkuat oleh anggota bidang pencegahan yang berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dipercaya sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, didampingi oleh pejabat deputi lintas kementerian/lembaga.

Masa kerja Satgas ini berlaku sejak Keppres ditetapkan sampai 31 Desember 2024.