Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Marwan Dasopang: Fasilitas Pemondokan Jemaah Haji di Madinah Masih Butuh Perbaikan

Kompas.com - 09/06/2024, 18:43 WIB
Aningtias Jatmika,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Dasopang mengatakan bahwa fasilitas pemondokan jemaah haji di Madinah masih membutuhkan perbaikan demi kenyamanan dan kelancaran ibadah mereka.

Hal itu dia sampaikan saat meninjau fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah, Arab Saudi, Sabtu (8/6/2024).

"Pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, beberapa jemaah kita dikeluarkan dari hotel karena kontrak sudah selesai. Mereka merasa belum cukup karena sebagian besar booking time hanya 8 hari. Jika pesawat delay, akan timbul perselisihan karena jemaah merasa baru tujuh hari (menginap), padahal kontrak delapan hari," ujar Marwan dalam siaran siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (9/6/2024).

Baca juga: Kemenhan dan TNI akan Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Komisi I DPR: Kami Dukung Penuh

Pada kesempatan itu, Marwan juga menyoroti kapasitas kamar. Panitia kerja (panja) haji menyepakati bahwa kapasitas kamar maksimal lima orang per kamar.

“Panja sepakat paling banyak 5 orang (per kamar), tapi dalam situasi tertentu bisa saja 6 orang walau akan menyebabkan antrean panjang untuk ke kamar mandi," ucapnya.

Marwan juga menekankan pentingnya pengecekan ulang fasilitas hotel untuk gelombang kedua jemaah haji setelah pelaksanaan ibadah di Mekkah.

"Nanti pada tahap kedua, kami akan cek lagi fasilitas hotel untuk jemaah Indonesia. Kami akan pastikan apakah fasilitas tersebut sesuai kesepakatan," tambah Marwan.

Baca juga: Bedah Buku Bersama Mahasiswa Unwahas, Cak Imin Sampaikan Pesan Ini

Marwan juga menyinggung kemungkinan adanya pelanggaran kesepakatan, baik dari pihak hotel maupun pemerintah Indonesia.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mencontohkan, kala itu, kapasitas kamar yang disepakati adalah 5 orang per kamar. Namun, pada praktiknya, satu kamar diisi oleh 7 orang.

“Ini bukan kebijakan pemerintah kita, melainkan kebijakan hotel, (dan itu) perlu dievaluasi,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menyoroti pentingnya keberadaan petugas untuk menghindari jemaah tersesat. Apalagi, ibadah haji kali ini merupakan momen pertama pergi keluar negeri serta menghadapi perbedaan kultur budaya dan bahasa bagi sebagian besar jemaah.

"Meskipun jarak (antara hotel dan tempat ibadah) dekat, petugas tetap diperlukan di setiap sudut guna menghindari potensi jamaah tersesat," tegas Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com