2.086 Hektar Tanah IKN Bermasalah, Moeldoko: Enggak Ada yang Enggak Bisa Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini bahwa pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tanah seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih dihuni oleh masyarakat.

Moeldoko mengatakan, persoalan tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui pendekatan yang tepat.

"Bagi kita enggak ada yang enggak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan. Yang penting pendekatannya pas," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6/2024).

Moeldoko mengaku, sejauh ini KSP selalu bisa mengomunikasikan masalah-masalah sosial yang terjadi.

Baca juga: Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Pengusaha Sebut Investor Perlu Kepastian

Ia pun tidak mau mengomentari spekulasi yang menyebut Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN karena persoalan lahan tersebut.

"Saya enggak bisa melihat alasan pribadi, tapi selama ini persoalan-persoalan sosial kita bisa komunikasikan dengan KSP," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih bermasalah.

AHY pun mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar pembebasan lahan harus menggunakan pendekatan yang baik supaya tidak ada satu pun masyarakat yang menjadi korban dan merugi.

Baca juga: Basuki Sebut Proyek IKN Akan Dipercepat Tanpa Perubahan

"Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tapi tidak ingin grasak-grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis, dan insya Allah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ujar AHY.

Menurut AHY, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI. Luasnya sekitar 44,6 hektar atau lebih kurang 48 bidang tanah.

Prioritas lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur.